Pilkada HSS 2018

Calon Independen Pilkada Hulu Sungai Selatan Minta Awasi Netralitas ASN

Tim pemenangan pasangan bakal calon independen pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 meminta Aparatur Sipil Negara (ASN)

Calon Independen Pilkada Hulu Sungai Selatan Minta Awasi Netralitas ASN
BANJARMASINPOST.co.id/aprianto
Ketua tim pemenangan calon independen Pilkada HSS 2018, M Ikhsan 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Tim pemenangan pasangan bakal calon independen pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Hulu Sungai Selatan (HSS) untuk netral.

Ketua tim pemenangan H Najmuddin-HM Ridha, M Ikhsan saat konferensi pers, Selasa, (16/1) mengatakan siap berkompetisi secara sehat dan menang secara terhormat.

Selain itu, semua kontestan Pilkada 2018 diharap juga bersikap harus sopan dan satun. Serta tidak mencari-cari kesalahan atau kampanye hitam.

Baca: Mahasiswi Ini Iklankan Layanan Seks Online Lewat Medsos, Setelah Deal Ternyata

Baca: Partai Besutan Rhoma Irama Mulai Ditinggalkan Kadernya Gara-gara Ini

Baca: Live Streaming Bali United TV Bali United vs Tampines Rovers di LCA 2018 - Kabar Baik Spasojevic!

Baca: Jadwal Siaran Piala Presiden Grup A di Indosiar Persib vs Sriwijaya FC, Kembalinya Makan Konate

"Kita ingin ASN di HSS benar-benar netral sesuai dengan sumpah jabatan. Tidak memihak salah satu calon yang maju di Pilkada 2018," katanya.

Pihaknya sendiri juga melarang bagi ASN HSS yang ingin datang ke Sekretariat bersama pemenangan Najmuddin-HM Ridha untuk menjaga netralitas ASN.

"Kita ada mendapatkan laporan bahwa ada oknum ASN di HSS yang sudah condong memihak bakal calon incumbent. Padahal sudah jelas ada larangan ASN, TNI dan Polri untuk bersikap netral," tegasnya.

Untuk itu, pihaknya berharap semua ASN di HSS bisa benar-benar netral dan tidak memihak salah satu calon yang maju di Pilkada 2018.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab HSS H M Ideham saat dikonfirmasi menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada laporan bahwa ada ASN HSS yang terlibat atau memihak ke salah satu bakal calon.

"Bila ada laporan tentunya akan langsung ditindak lanjuti. ASN dipanggil dan diberikan sanksi moral, teguran, hingga sanksi administrasi," katanya.

Namun, laporan yang ada akan diteliti terlebih dulu kebenarannya. Bila memang terbukti akan diberlakukan sanksinya.

Untuk sanksi administrasi mulai dari penuruan pangkat, penundaan kenaikan pangkat hingga dilakukan pemecatan.

Pihaknya menegaskan bahwa surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) pada 27 Desember 2017 tentang netralitas ASN di Pilkada serentak 2018 sudah disampaikan ke BKD HSS untuk disampaikan ke semua ASN di HSS. (BANJARMASINPOST.co.id/aprianto)

Penulis: Aprianto
Editor: Ernawati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved