Berita Kabupaten Banjar

Waduh, Pejabat Sudah Berganti, PD PBB Banjar Masih Tidak Ada Kontribusi Pendapatan

Semenjak jabatan Direktur Utama PD Pasar Bauntung Batuah (PD PBB), Dwi Bagus Dianwahono, dan Direktur Operasional, Ir Manhuri,

Waduh, Pejabat Sudah Berganti, PD PBB Banjar Masih Tidak Ada Kontribusi Pendapatan
banjarmasinpost.co.id/hari widodo
Plt Direktur PD Pasar Bauntung Batuah Rusdiansyah saat menyampaikan rencana pengembangan program penataan PKL di Jalan Sukaramai. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Semenjak jabatan Direktur Utama PD Pasar Bauntung Batuah (PD PBB), Dwi Bagus Dianwahono, dan Direktur Operasional, Ir Manhuri, diberhentikan 11 Agustus 2017 lalu belum ada tanda-tanda kedua jabatan itu diisi.

Saat ini, posisi Direktur PD PBB masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur yakni Rusdiansyah.

Namun, semenjak dijabat tidak terlihat adanya kemajuan signifikan terhadap PD PBB.
Secara fisik, Pasar Martapura yang dikelola PD PBB terlihat semakin semerawut.

Baca: Mahasiswi Ini Iklankan Layanan Seks Online Lewat Medsos, Setelah Deal Ternyata

Baca: Partai Besutan Rhoma Irama Mulai Ditinggalkan Kadernya Gara-gara Ini

Baca: Ngeri! Bocah Ini Jadi Pembunuh Berantai Termuda, Disebut Jelmaan Setan, Permintaannya Bikin Kaget!

Tidak itu saja, tahun 2017 yang telah berlalu PD PBB sepertinya juga tidak memberikan kobtribusi pendapatan kepada Pemkab Banjar.

Sementara tahun 2016, PD PBB gagal mencapai target pendapatan dari Rp17 miliar hanya mencapai pendapatan Rp 8,8 milar.

Bahkan, perusahaan itu setelah dihitung beban penyusutan perusahaan itu rugi Rp 2, 9 miliar.

Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) Kabupaten Banjar, H Syachrialudin, saat dikonfirmasi membenarkan hingga saat ini tidak ada kontribusi yang diberikan PD PBB kepada daerah.

Perusahaan itu, juga tidak ada menyampaikan target pendapatan yang bisa diberikan tahun tadi.

"Sepertinya sih sama saja manajemen perusahaannya belum sehat lagi. Sampai sekarang, tidak ada tanda-tanda kontribusi yang diberikan kepada daerah," ungkap Syachrialudin.

Syachrialudin menjelaskan, bagi hasil keuntungan perusahaan biasanya disetorkan setelah audit akuntasi.

Audit akuntasi tahun 2017, dilakukan biasa maret 2018. Setelah perhitungan audit akuntasi barulah dikeluarkan keputusan bupati bagi hasilnya.

Setelah ada keputusan bupati, barulah disetorkan bagi hasil keuntungannya ke Pemda.

"Tapi ini tidak ada berapa besar yang bisa disetorkan. Targetnya saja tidak ada," katanya.

Keterangan berbeda disampaikan Ketua Badan Pengawas PD PBB, Ir Nasrunsyah MP.

Menurutnya, perusahaan itu saat ini kondisinya lebih bagus dari sebelumnya karena mereka sering saja konsultasi dengan dirinya.

"Alhamdulillah tahun ini kelihatanya ada untung," ujarnya. (BANJARMASINPOST.co.id/hari widodo)

 

Penulis: Hari Widodo
Editor: Ernawati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved