Politik Mahar

Dia adalah La Nyalla Mattalitti, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur, yang gagal diusung Partai

Politik Mahar
Dok BPost
Pramono BS 

Oleh: Pramono BS

INILAH pengakuan paling jujur yang pernah disampaikan oleh seseorang yang gagal melamar jadi calon kepala daerah. Dia adalah La Nyalla Mattalitti, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur, yang gagal diusung Partai Gerindra untuk menjadi calon gubernur di daerah itu. Dia lantas menumpahkan kekecewaannya pada pers bahwa dia pernah diminta Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto Rp 40 miliar. Dia memberikan cek Rp 70 miliar, tapi baru bisa diuangkan setelah dirinya resmi menjadi calon. Ternyata Gerindra tidak mengusungnya.

Dari dulu mahar bagi calon kepala daerah sudah sering diangkat ke permukaan, tapi semua partai politik membantah. Kini setelah kasus La Nyalla Mattalitti semua bilang bahwa biaya untuk menjadi kepala daerah itu sangat tinggi, siapa lagi yang harus membayar, partai tidak punya dana. Jadi calon harus menyediakan dana yang nantinya akan digunakan untuk biaya-biaya pencalonan, seperti membayar saksi-saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), biaya kampanye, makan minum dll.
Semua orang tahu biaya pencalonan itu tinggi. Yang belum diketahui pasti adalah benar tidaknya partai atau pengurus memungut “mahar”. Mahar yang dimaksud bukan uang kampanye atau saksi, tapi benar-benar uang yang bersih dari kepentingan kampanye.

Beberapa yang kecewa mengungkapkan hal itu, tapi yang lolos jadi kepala daerah memuji partai pengusungnya yang tidak memungut apapun. Misalnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, dia mengatakan tidak ada mahar, tapi biaya kampanye Rp 65,3 miliar, 96,8 persen dari kantong pribadi Sandi (Detik News 12 Februari 2017). Gubernurnya, Anies Baswedan, beruntung berpasangan dengan pengusaha kaya karena dia tidak perlu mengeluarkan uang banyak tapi bisa menjadi orang nomor satu. Keduanya diusung Gerindra dan PKS.

Sekarang ini setiap orang dari partai manapun, bahkan tak punya partai sekalipun, bisa mencalonkan diri. Kalau partainya tidak mau mengusung, “pindah” jadi kader partai yang mau mengusung. Contohnya Dedy Mizwar, Wagub Jabar, yang dulu diusung PKS kini menjadi calon gubernur yang diusung Partai Demokrat.

Contoh lain, bakal calon Gubernur Jatim, Syaifulah Yusuf dan Kofifah Indar Parawansa. Mereka sama-sama orang NU, sama-sama dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tapi Syaifullah Yusuf dicalonkan PKB sedang Kofifah diusung banyak partai lain. Tidak ada ideologi lagi, partai sekarang memang lebih bertujuan kepentingan praktis.

Ini berbeda dengan zaman di mana ideologi menjadi panglima. Saat itu jangankan pengurus pusat, di tingkat anak ranting pun orang akan malu jika pindah partai. Mereka bisa dianggap kader sontoloyo yang tidak punya prinsip. Sekarang orang pindah partai seperti orang pindah RT saja, tak ada konsekuensi.

***

Dulu yang membedakan partai satu dengan lainnya adalah ideologi yang benar-benar menjadi rohnya partai. Kader benar-benar menyatu dengan ideologi.

Saat itu orang pilih “kudeta” dari pada bikin partai baru, seperti Drs Soerjadi yang mengkudeta Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI. Mega kemudian ganti menjungkalkan Soerjadi dengan cara lebih elegan, mendirikan PDIP di tengah penolakan keras penguasa waktu itu yang kemudian jatuh oleh demo mahasiswa. Mega “menang”, PDI nya Soerjadi mati suri dan akhirnya lenyap.
Setelah Soeharto lengser, partai-partai segera beranak, tokoh-tokoh Golkar bikin partai sendiri, seperti Hanura, PKPI, Gerindra, Demokrat, Nasdem. Sejumlah partai baru yang bukan turunan Golkar juga bermunculan. Tapi puluhan partai baru lain terkubur karena tidak memiliki visi dan misi yang jelas sehingga tidak diminati.

Partai sekarang ibarat hanya kuda tunggangan untuk menuju apa yang diinginkan. Akibatnya kita semua tahu, sejumlah kepala daerah menjadi pesakitan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab biaya untuk mencalonkan diri mahal, apapun ditempuh termasuk korupsi.

Mereka memang harus mengembalikan uang mahar atau uang kampanye dan saksi yang tidak kecil. Kalau kaya seperti Sandiaga Uno tidak masalah, tapi kalau tidak cukup uang terpaksa pihak lain yang mendanai. Konsekuensinya tahun sendiri, dari mana uang buat bayar utang. Bahkan ada kepala daerah yang jual jabatan.

Jadi kalau ditanya ada uang mahar untuk calon kepala daerah apa tidak, jawabannya tergantung yang ditanya. Kalau yang ditanya menang pilkada pasti jawabnnya tidak ada, tapi kalau kalah apalagi sebelum bertanding, ya... seperti La Nyalla Mattalitti.(*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved