Berita Hulu Sungai Tengah

Anggota DPRD HST Bentangkan Kertas Karton Bertuliskan Pesan Masyarakat ke Kementerian ESDM

Anggota Komisi II dan III DPRD Hulu Sungai Tengah, akhirnya bergerak juga. Dua komisi itu, yang juga diikuti Ketua DPRD HST H Saban Effendi

Anggota DPRD HST Bentangkan Kertas Karton Bertuliskan Pesan Masyarakat ke Kementerian ESDM
Istimewa
Komisi II dan III DPRD HST saat menyampaikan aspirasi ke Kantor Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis (25/1/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Anggota Komisi II dan III DPRD Hulu Sungai Tengah, akhirnya bergerak juga. Dua komisi itu, yang juga diikuti Ketua DPRD HST H Saban Effendi mendatangi Kantor Kementerian Energi Sumberdaya Mineral (ESdM) di Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Selain menyampaikan pernyataan sikap berdasarkan aspirasi masyarakatHST, mereka juga membentangkan dua kertas karton di hadapan jajaran Kementerian ESDM.

Kertas Kantor tersebut berisi tulisan pesan dari Meratus HST, agar sang menteri mencabut SK yang telah dikeluarkannya, yaitu berisi izin operasional produksi baru bara untuk PT Mantimin Coal Mining.

Izin tersebut diberikan di tiga wilayah di Banua Anam, termasuk salah satunya HST. Tulisan di kertas kanton berikutnya : Tanpa batu bara kami bisa hidup, Tanpa Udara kami bisa mati. Tolah Penambangan batu bara di HST.

Juru bicara Komisi II dan III DPRD HST, Athailah Hasby kepada BPost, mengatakan, rombongan DPRD diterima Pak Ayi Kasubdit Batu Bara Kementerian ESDM. Sebelum memampangkan aspirasi melalui kertas karton yang merupakan inti dari aspirasi warga HST tersebut, terlebih dahulu dilakukan dialog.

Baca: Saat Aspirasi Masyarakat HST Menolak Tambang Disampaikan, Kementerian ESDM Malah Jawab Begini

Pada kesempatan itu, Ketua DPRD membacakan lima dasar penolakan masyarakat dan Pemkab HST .

Lima poin tersebut, ; Perda Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka PAnjang HST, mulai 2016 sampai 20125 menegaskan, bahwa pembangunan HST berbasis lingkungan.

Dipertegas lagi dengan Perda Nomor 14 tahun 2016, tentang Tata Ruang wilayah kabupaten, 2016-2036 yang menyatakan di HST memang terdapat potensi batu bara, namun tidak untuk diekspolitasi.

Selanjutnya, Perda Nomor 14 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 yang menyatakan uber Daya alam yang tak dapat diperbaharui tidak dieksploitasi secara maksimal, hanya untuk kepentingan jangka pendek.

Halaman
12
Penulis: Hanani
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved