Berita Hulu Sungai Tengah

Saat Aspirasi Masyarakat HST Menolak Tambang Disampaikan, Kementerian ESDM Malah Jawab Begini

Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral ( ESDM) menyatakan, untuk penolakan pertambangan batu bara di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Saat Aspirasi Masyarakat HST Menolak Tambang Disampaikan, Kementerian ESDM Malah Jawab Begini
Istimewa
Komisi II dan III DPRD HST saat menyampaikan aspirasi ke Kantor Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis (25/1/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral ( ESDM) menyatakan, untuk penolakan pertambangan batu bara di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tidak bisa hanya sekedar penyampaikan semata.

Tapi harus didukung pelampiran naskah kajian akademis baik kajian ekologi, sosial, lingkungan serta budaya yang menjadi dasar penolakan.

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi penyampaian aspirasi dan tuntutan pencabutan SK Menteri ESDM, terhadap izin operasi produksi penambangan batu bara untuk PT Mantimin Coal Mining, di wilayah HST pada pertemuan komisi II dan III di Kantor Kementerian ESDM Kamis (25/1/2018) yang dipimpin Ketua DPRD HST Saban Effendi.

Baca: Aksi Tolak Tambang HST di Lapangan Murjani, Ritual Adat Dayak Digelar

Baca: Inilah Reaksi Santai Anies Baswedan Ketika Dicecar Najwa Shihab di Mata Najwa Tentang Pimpin Jakarta

Juru bicara DPRD HST menyampaikan hal tersebut kepada BPost online, melalui pesan Whats Up.

Menurut Athailah, Kasubdit Batu Bara Kementerian ESDM, Ayi menyatakan, naskah akademis atas kajian itulah yang bisa menjadi dasar Dirjen Minerba untuk tidak memproses lebih lanjut izin, selain sebagai argument yang kuat kepada pihak investor agar tak menambang batu bara di HST.

“Karena ada perjanjian bilateral, kata Pak Ayi, kalau kita tak memenuhi hak investor, maka kita kena penalti . Masalahnya, investor setor tiap tahun dan royalty masuk APBD 20 persen untuk daerah dan 80 persen untuk pemerintah pusat,” jelas Athailah lagi, mengutip penjelasan pihak kementerian.

Bagaimana menyikapi hal itu? Athailah menyatakan, secepatnya, DPRD HST mengoordinasikannya dengan Pemkab HST, dan mendesak pemkab HST merespon dengan cepat yaitu menganggarkan pembuatan kajian akademis sebagaimana diminta kementerian ESDM, meski pada intinya selama tidak ada Amdal penambangan batu bara di HST tak bisa dilakukan.

Baca: Mata Najwa Ungkap Beda Anies dari Sandi dalam Menjawab Kritikan, Sandi Terima Masukan Anies Protes

Seperti diberitakan sebelumya, komisi II dan III DPRD HST menyampaikan aspirasi masyarakat HST ke Kantor Kementerian ESDM, yag diterima Kasubdit Batu Bara, Ayi.

Selain menyampaikan dasar penolakan yang merupakan pernyataan sikap masyarakat HST, Ketua DPRD HST Saban Effendi di forum pertemuan itu juga menyampaikan tuntutan masyaralat, yaitu mencabut SK Menteri yang mmberikan izin produksi ke PT MCM di wilayah tiga Kabupaten, juga meminta agar wilayah HST dikeluarkan dari PKP2B. (banjarmasinpost.co.id/hanani)

Penulis: Hanani
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved