Berita Banjarmasin

Komitmen Anti Pungli dan Anti Jalur Khusus Bikin Paspor, dan Empat Atensi Menkumham di HBI ke-68

Tahun 2017 yang lalu, beragam prestasi telah diraih Kementerian Hukum dan HAM termasuk juga jajaran Kemigrasian

Komitmen Anti Pungli dan Anti Jalur Khusus Bikin Paspor, dan Empat Atensi Menkumham di HBI ke-68
ist
Peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-69 di Kantor Kemenkumham Kalsel, Jumat (26/1/2018) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Hari Bhakti Imigrasi (HBI) merupakan momentum terbaik yang mengingatkan jajaran Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM tentang peran strategis pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dalam pembangunan Nasional.

Jum'at (26/1/2018) pagi, di halaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan dilaksanakan Upacara Hari Bhakti Imigrasi Ke-68.

"Ini penting Kita lakukan, Karena tentangan imigrasi semakin berat, kompleksitas permasalahan pun semakin beragam sehingga jajaran Imigrasi harus terus waspada, mawas diri dan berbenah untuk menjadi yang terbaik." Kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H Laoly dalam sambutannya yang dibacakan langsung Kepala Kanwil, Imam Suyudi selaku Pemimpin Upacara.

Upacara Hari Bhakti Imigrasi Ke-68 diikuti para Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas, serta Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kemenkumham Kalsel dan Para Undangan.

Ditambahkan lagi, "Sebagai seorang aparatur sipil negara tugas Kita adalah melayani masyarakat.Ingat 'Saudara adalah Pelayan Masyarakat, bukan dilayani Masyarakat'. Saatnya berubah it's time to change, Tahun 2018 ini saya tidak mau mendengar lagi adanya pungutan liar dan jalur -jalur khusus dalam pembuatan dokumen Keimigrasian," tambah Kakanwil.

Tahun 2017 yang lalu, beragam prestasi telah diraih Kementerian Hukum dan HAM termasuk juga jajaran Kemigrasian yang memberikan kontribusi beberapa prestasi.Tetapi Kita tidak boleh berpuas diri Kita harus berkinerja tinggi, Karena harapan dan ekspektasi Masyarakat pun semakin tinggi.

Untuk itu beberapa hal yang menjadi atensi dalam sambutan Menkumham tersebut yaitu :

Pertama
Saat ini masih terdapat keluhan masyarakat terkait permasalahan pelayanan keimigrasian. Saya minta Jajaran Imigrasi memperbaiki kualitas layanan khususnya perbaikan SIMKIM.Ini penting Karena kehandalan SIMKIM diharapakan mampu meminimalisir "Leak Time" atau keterlambatan.Adanya penyempurnaan ini diharapkan mampu meningkatan kualitas dan data Keimigrasian, Ini adalah bentuk komitmen kita untuk melaksanakan e-Government secara konsisten di semua bidang layanan, terutama layanan keimigrasian.

Kedua
Di Akhir Tahun 2017, Kita telah menerima Kenaikan Tunjangan Kinerja, dan Kita juga telah menyepakati melalui Deklarasi Janji Kinerja untuk berkinerja lebih baik, efektif, dan efisien. Dan sejalan dengan hal tersebut kita juga telah sepakat untuk bersama-sama membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Oleh karenanya, saya memerintahkan agar Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM segera memperbaiki cara Kerja dan kinerjanya masing-masing sehingga jajaran Keimigrasian berhasil meraih Predikat WBK/WBMM tahun ini.

Ketiga
Momentum ini, saya ingatkan kembali kepada seluruh jajaran Imigrasi, untuk bekerja PROFESIONAL, AKUNTABEL, SINERGIS, TRANSPARAN, INOVATIF.Hilangkan sekat-sekat ego sektoral yang hanya membelenggu. Gunakan anggaran secara akuntabel, terukur, dan berdampak pada masyarakat.Saya yakin jajaran Imigrasi akan mampu mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian dengan PASTI Smile (Simpatik, Mumpuni, Integritas, Lugas, dan Empati)

Keempat
Sejalan dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, saya minta kepada seluruh jajaran Imigrasi dimanapun berada, untuk aktif melakukan pelayanan, penyederhanaan dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian perizinan berusaha. Hal ini mutlak dilaksanakan demi utuhnya pelaksanaan Fungsi Keimigrasian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam memberikan pelayanan, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu usai Upacara Peringatan Hari Bhakti Imigrasi Ke-68 dilaksanakan syukuran dengan pemotongan Tumpeng oleh Kakanwil, Imam Suyudi bersama Kepala Divisi Administrasi, Edy MS Hidayat, Kepala Divisi Imigrasi, Yosep HR Renung Widodo, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Anas Saeful Anwar dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Unan Pribadi bertempat di loby Kantor Wilayah yang disaksikan seluruh Kepala UPT Pemasyarakata n dan Imigrasi serta para Pejabat Administrator, Pengawas, JFU dan JFT dilingkungan Kanwil. (*)

Penulis: Nia Kurniawan
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help