Berita Kotabaru

Tokoh Masyarakat Ini Tunggu Respons Pemerintah Provinsi, Soal Rencana Aksi Warga Pulau Sebuku

Muhammad Amin, salah seorang tokoh masyarakat Pulau Sebuku, Kecamatan Pulau Sebuku Kotabaru rencana melakukan aksi turun ke jalan

Tokoh Masyarakat Ini Tunggu Respons Pemerintah Provinsi, Soal Rencana Aksi Warga Pulau Sebuku
BANJARMASINPOST.co.id/helriansyah
Suasana saat hearing warga Pulau Sebuku, menuntut ke pemerintah Kotabaru memfasilitasi proses perizinan PT Silo di Pemprov Kalsel sepekan lalu. Warga akan melakukan aksi jika tuntutan mereka tidak digbris. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Muhammad Amin, salah seorang tokoh masyarakat Pulau Sebuku, Kecamatan Pulau Sebuku Kotabaru rencana melakukan aksi turun ke jalan secara besar-besaran.

Rencana aksi ini dilakukan, kata Amin, apabila pemerintah eksekutif dan legislatif Di Kotabaru tidak bisa merealisaskan tuntutan perwakilan belasan orang warga Pulau Sebuku, saat hearing sepekan lalu di DPRD Kotabaru.

Mempertanyakan tidak diprosesnya izin pinjam pakaian kawasan. Sementara diketahui pemerintah pusat sudah mengeluarkan izin prinsip salah satu syarat dikeluarkan izin pinjam pakai kawasan.

"Kalau memang nanti dari legeslatif dan eksekutip tidak bisa memberikan kebijakan untuk masyarakat Pulau Sebuku, mungkin baru kami lakukan aksi seluruh masyarakat Pulau Sebuku," jelas Amin melalui telepon genggamnya, Jumat (26/1/2018).

Baca: 8 Tahun Kumpulkan Pundi Uang di Hongkong, TKW Ini Malah Terbaring Akibat Intim dengan Pria Nepal

Sebelum terjadi aksi massa, Amin berharap pengambil kebijakan di Pemkab Kotabaru dapat memberikan solusi terbaik bagi masyarakat Kotabaru.

Diketahui tidak diprosesnya izin pinjam pakai kawasan oleh pemerintah provinsi kalsel, memantik aksi warga melakukan hearing sepekan lalu. Karena membawa dampak terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) 300 karyawan yang mayoritas warga Pulau Sebuku.

Baca: 2 LINK LIVE STREAMING Indosiar Persib Vs PSM Malam Ini - Persib Kejar Tiket Piala Presiden 2018

Baca: Maunya Sandiaga Uno Beri Pelatihan Genjot Becak yang Baik, Penarik Becak: Kami Mah Ikut Aja

Bahkan selain ratusan karyawan yang telah di rumahnya, lebih kurang 1.000 karyawan yang masih aktif juga terancam PHK.

Apalagi selama ini mereka menggantungkan nasib dan menunggu terhadap keputusan yang diambil pihak pemerintah.

"Mereka (karyawan) belum diputus tetap masuk bekerja. Tapi jam kerjanya reguler, tidak mendapatkan upah lembur," tandasnya. (BANJARMASINPOST.co.id/helriansyah)

Penulis: Herliansyah
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved