Berita Banjarmasin

Ini Dasar Pertimbangan Gubernur Kalsel Mencabut Tiga Izin Tambang di Pulau Laut

Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor tidak merestui tambang di Kecamatan Pulau Laut Kotabaru tersebut.

Ini Dasar Pertimbangan Gubernur Kalsel Mencabut Tiga Izin Tambang di Pulau Laut
Harian Banjarmasin Post Edisi Sabtu (27/1/2018) Halaman 1 

BANJARMASIN.CO.ID, BANJARMASIN - Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor tidak merestui tambang di Kecamatan Pulau Laut Kotabaru tersebut.

Hal itu dibuktikan dengan lahirnya SK Gubernur Kalsel nomor 503/119/DPMPTSP/2018 dan SK Gubernur Kalsel nomor 503/120/DPMPTSP/2018, serta SK Gubernur Kalsel, nomor 503/121/DPMPTSP/2018, tentang pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) tiga perusahaan tambang di Pulau Laut.

Pertama, pencabutan Izin usaha pertambangan tersebut terhadap PT Sebuku Sejaka Coal 8.139,93 Ha. Kedua pencabutan IUP PT Sebuku Tanjung Coal seluas 8.990.38 Ha dan ketiga PT Sebuku Batubai Coal seluas 5140,89 Ha. Keputusan pencabutan izin ini berlaku sejak 26 Januari 2018.

Baca: Gubernur Kalsel Paman Birin Cabut Tiga Izin Tambang Batu Bara di Kotabaru, Ini Alasannya

“Pemprov Kalsel sudah secara tegas menolak perizinan pertambangan di Kabupaten Kotabaru tersebut," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, H Nafarin, Jum’at (26/1).

Menurutnya, ada beberapa dasar dan pertimbangan sehingga Pemprov Kalsel tegas untuk menolak dan mencabut izin pertambangan ini.

Pertama, aspirasi masyarakat melalui Peraturan Bupati Kotabaru 29 Desember 2004 berupa larangan aktivitas pertambangan Batubara di Pulau Laut.

Baca: Ini Tiga IUP Batu Bara di Kotabaru yang Tak Dapat Restu Gubernur Kalsel dan Dicabut Izinnya

Kedua, Adanya rekomendasi Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Kotabaru pada 2010, Forum Komunikasi Warga Gerakan Penyelamat Pulau Laut.

Ketiga, ada kajian akademis dari tim peneliti ULM bahwa kemampuan Pulau Laut dalam menyimpan air rendah sehingga musim kemarau tidak mampu menyuplai air bersih.

“Jangankan diekplorasi, saat musim kemarau saja itu kekeringan, apalagi kalau nanti di tambang," tandas H Nafarin.

Baca: Kadis PMPTST : Pencabutan 3 IUP di Kotabaru Tak Berdampak Bagi Tenaga Kerja dan Investasi

Sejauh ini pemprov mencabut izin tiga IUP OP tersebut sebab izinya sudah di Upgrade ke Provinsi.

"Ini beda kasus dengan yang di Batutangga, dan di Tala. Kalau di Tala yang longsor itu yang menerbitkan izin adalah Bupati dan kewenangan untuk mencabut izin tidak jelas dibolehkan dari Provinsi. Kalau yang di sebuku ini, sudah jelas dibolehkan karena itu kita keluarkan pergubnya," kata dia.(lis)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help