Berita Banjamasin

Ini Tiga IUP Batu Bara di Kotabaru yang Tak Dapat Restu Gubernur Kalsel dan Dicabut Izinnya

Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor tidak merestui tambang di Kecamatan Pulau Laut Kotabaru tersebut.

Ini Tiga IUP Batu Bara di Kotabaru yang Tak Dapat Restu Gubernur Kalsel dan Dicabut Izinnya
Harian Banjarmasin Post Edisi Sabtu (27/1/2018) Halaman 1 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Gubernur Kalsel bersikap tegas menyikapi aspirasi sebagian masyarakat di Kotabaru yang menolak aktivitas tambang batu bara di Pulaulaut, dengan mencabut izin tiga perusahaan tambang yang akan beroperasi di sana.

Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor tidak merestui tambang di Kecamatan Pulau Laut Kotabaru tersebut.

Hal itu dibuktikan dengan lahirnya SK Gubernur Kalsel nomor 503/119/DPMPTSP/2018 dan SK Gubernur Kalsel nomor 503/120/DPMPTSP/2018, serta SK Gubernur Kalsel, nomor 503/121/DPMPTSP/2018, tentang pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) tiga perusahaan tambang di Pulau Laut.

Baca: Ditolak Masyarakat, Gubernur Kalsel Cabut Tiga Izin Tambang Batu Bara di Kotabaru

Baca: Kuota Taksi Online Kalsel Hanya 980 Unit, Tinggal Tunggu Gubernur, Akhir Januari Disosialisasikan

Pertama, pencabutan Izin usaha pertambangan tersebut terhadap PT Sebuku Sejaka Coal 8.139,93 Ha. Kedua pencabutan IUP PT Sebuku Tanjung Coal seluas 8.990.38 Ha dan ketiga PT Sebuku Batubai Coal seluas 5140,89 Ha. Keputusan pencabutan izin ini berlaku sejak 26 Januari 2018

“Pemprov Kalsel sudah secara tegas menolak perizinan pertambangan di Kabupaten Kotabaru tersebut," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, H Nafarin, Jum’at (26/1/2018).

Baca: 8 Tahun Kumpulkan Pundi Uang di Hongkong, TKW Ini Malah Terbaring Akibat Intim dengan Pria Nepal

Baca: Kejam, Para Pemuda Bantai 5 Kucing Lalu Siap Dibakar untuk Dimakan, Netizen Pun Marah

Menurutnya, ada beberapa dasar dan pertimbangan sehingga Pemprov Kalsel tegas untuk menolak dan mencabut izin pertambangan ini. Yakni aspirasi masyarakat melalui Peraturan Bupati Kotabaru 29 Desember 2004 berupa larangan aktivitas pertambangan Batubara di Pulau Laut.

Selain itu juga adanya rekomendasi Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Kotabaru pada 2010, Forum Komunikasi Warga Gerakan Penyelamat Pulau Laut. Selain itu ada kajian akademis dari tim peneliti ULM bahwa kemampuan Pulau Laut dalam menyimpan air rendah sehingga musim kemarau tidak mampu menyuplai air bersih.

“Jangankan diekplorasi, saat musim kemarau saja itu kekeringan, apalagi kalau nanti di tambang," tandasnya.(lis)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help