Berita Banjarmasin

Kadis PMPTST : Pencabutan 3 IUP di Kotabaru Tak Berdampak Bagi Tenaga Kerja dan Investasi

H Nafarin mengatakan, pencabutan tiga IUP OP di Kotabaru tidak akan membawa dampak bagi tenaga kerja di sana.

Kadis PMPTST : Pencabutan 3 IUP di Kotabaru Tak Berdampak Bagi Tenaga Kerja dan Investasi
Harian Banjarmasin Post Edisi Sabtu (27/1/2018) Halaman 1 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor menolak pertambangan di Pulaulaut dan mencabut tiga izin usaha pertambangan operasional produksi di Pulaulaut Kotabaru.

Hal itu dibuktikan dengan lahirnya SK Gubernur Kalsel nomor 503/119/DPMPTSP/2018 dan SK Gubernur Kalsel nomor 503/120/DPMPTSP/2018, serta SK Gubernur Kalsel, nomor 503/121/DPMPTSP/2018, tentang pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) tiga perusahaan tambang di Pulau Laut.

Pertama, pencabutan Izin usaha pertambangan tersebut terhadap PT Sebuku Sejaka Coal 8.139,93 Ha. Kedua pencabutan IUP PT Sebuku Tanjung Coal seluas 8.990.38 Ha dan ketiga PT Sebuku Batubai Coal seluas 5140,89 Ha. Keputusan pencabutan izin ini berlaku sejak 26 Januari 2018

Baca: Ini Tiga IUP Batu Bara di Kotabaru yang Tak Dapat Restu Gubernur Kalsel dan Dicabut Izinnya

Baca: Gubernur Kalsel Paman Birin Cabut Tiga Izin Tambang Batu Bara di Kotabaru, Ini Alasannya

Baca: Kejam, Para Pemuda Bantai 5 Kucing Lalu Siap Dibakar untuk Dimakan, Netizen Pun Marah

“Pemprov Kalsel sudah secara tegas menolak perizinan pertambangan di Kabupaten Kotabaru tersebut," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, H Nafarin, Jum’at (26/1/2018).

H Nafarin mengatakan, pencabutan tiga IUP OP di  Kotabaru tidak akan membawa dampak bagi tenaga kerja di sana. Pasalnya ketiga perusahaan tersebut masih belum melakukan pertambangan atau memproduksi batu bara.

Menurut Nafarin, dengan dicabutnya tiga izin tersebut tidak pengaruh ke investasi. Sejauh ini pemprov memang masih belum mengirimkan surat tersebut ke pihak perusahaan, dan kemudian memang akan dikirimkan karena masih berperoses. Tapi ditanya bagaimana jika pihak perusahan keberatan, termasuk muncul gugatan? Nafarin menjawab silahkan menempuh jalur hukum melalu aturan yang berlaku.

Baca: 8 Tahun Kumpulkan Pundi Uang di Hongkong, TKW Ini Malah Terbaring Akibat Intim dengan Pria Nepal

Baca: Kuota Taksi Online Kalsel Hanya 980 Unit, Tinggal Tunggu Gubernur, Akhir Januari Disosialisasikan

Baca: Ini Tiga IUP Batu Bara di Kotabaru yang Tak Dapat Restu Gubernur Kalsel dan Dicabut Izinnya

Sejauh ini pemprov mencabut izin tiga IUP OP tersebut sebab izinya sudah di upgrade ke Provinsi.

"Ini beda kasus dengan yang di Batutangga, dan di Tala. Kalau di Tala yang longsor itu yang menerbitkan izin adalah Bupati dan kewenangan untuk mencabut izin tidak jelas dibolehkan dari Provinsi. Kalau yang di Sebuku ini, sudah jelas dibolehkan karena itu kita keluarkan pergubnya," kata dia.

Sementara itu dari pihak Perusahaan, Budi ketika dihubungi, tidak memberikan komentar. "Saya no comment dulu dan akan koordinasi dengan pimpinan koorporasi dulu," kata Budi. (lis)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help