Berita Hulu Sungai Tengah

BPJS Kesehatan Berlakukan Sistem Pembayaran Tertutup Bagi Pekerja Penerima Upah

Untuk memastikan data yang disampaikan Badan Usaha atau sektor pekerja penerima upah (PPU) merupakan data terbaru

BPJS Kesehatan Berlakukan Sistem Pembayaran Tertutup Bagi Pekerja Penerima Upah
banjarmasinpost.co.id/hanani
BPJS Cabang Barabai 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Untuk memastikan data yang disampaikan Badan Usaha atau sektor pekerja penerima upah (PPU) merupakan data terbaru, atau telah di-update, BPJS Kesehatan menerapkan sistem pembayaran tertutup.

Sistem tersebut mulai berlaku 1 Februari 2018 mendatang dimana peserta JKN KIS yang didaftarkan badan usaha, sektor PPU sesuai perubahan di masing-masing badan usaha atau perusahaan.

Kepala BPJS Cabang Barabai, Sugiyanto, dalam Press Rilisnya Senin (29/1/2018) menjelaskan, selain data peserta yang selalu update dari perusahaan, pembayaran jumlah tagihan yang dikirimkan ke setiap badan usaha atau perusahaan juga sesuai dengan data yang selalu update.

Baca: Video Topless Seorang Pelajar SMA dan Pengunjung di Room Karaoke Bikin Heboh, Begini Aksinya

Menurut Sugiyanto, sebagaimana dijelaskan Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso, sistem pembayaran tertutup iuran JKN-KIS mensyaratkan pembayaran iuran hanya dapat dilakukan sesuai jumlah tagihan yang ditagihkan oleh BPJS Kesehatan.

"Kebijakan ini ditetapkan, untuk kepentingan peserta. Terutama untuk memastikan tidak ada kendala saat peserta membutuhkan pelayanan kesehatan,”jelasnya.

Dicontohkan, adanya kartu tidak aktif karena badan usaha membayar iuran tidak sesuai tagihan.

Padahal, pembayaran iuran tidak boleh kurang dan kalau lebih harus sesuai kelipatannya.

Dengan system tersebut, badan usaha atau perusahaan juga lebih mudah memprediksi biaya yang harus dikeluarkan untuk jaminan kesehatan pegawai/karyawannya.

Baca: Kisah Nyata, Viral! Waria Tobat, dari Nyaris Jadi Wanita Tulen yang Cantik Sekarang Jadi Begini

Saat ini, iuran JKN-KIS untuk sektor Pekerja Penerima Upah (PNS, Anggota TNI atau POLRI, pejabat negara, serta pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh pemberi kerja.
Besarnya, 5 persen dari gaji atau upah per bulan sesuai ketentuan.
Sedangkan perusahaan punya kewajiban membayar iuran kepesertaan pegawai sebesar 4 persen, dan pegawai satu persen.

Halaman
12
Penulis: Hanani
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help