Berita Nasional

Para Driver Online Demo Merasa Diperlakukan Tak Adil dan Dibodohi, Begini Respon Menteri

Upaya para pengemudi taksi online agar Menteri Perhubungan mencabut Permenhub 108, tak membuahkan hasil.

Para Driver Online Demo Merasa Diperlakukan Tak Adil dan Dibodohi, Begini Respon Menteri
bpost cetak 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA – Upaya para pengemudi taksi online agar Menteri Perhubungan mencabut Permenhub 108, tak membuahkan hasil.

Aksi para pengemudi taksi online yang menuntut beberapa poin dalam Permenhub di depan kantor Kementerian Perhubungan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (29/1), tak direspon Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Ratusan pengemudi taksi online tergabung dalam aliansi pengemudi taksi online (Aliando) berdatangan dari berbagai daerah seperti Surabaya, Bandung, Yogyakarta dan kota-kota lainnya.

Baca: Wow! Jenis Getar Goyang Paling Diminati Pemesan Sex Toys di Banjarmasin

Baca: Besok Gerhana Bulan Total, Tapi Ada Mitos Purnama Picu Gempa, Ini Penjelasan Peneliti

Ada beberapa poin dalam Permenhub yang mereka tolak.

“Kami merasa diperlakukan tidak adil karena kami merasa dibodohi,” kata orator demo di depan Kementerian Perhubungan.

Namun, Budi secara tegas kepada 15 perwakilan Alindo menyatakan tidak akan mencabut Perhub 108 seperti yang dituntut para driver taksi online.

“Sudah sepakat tidak (dicabut Permenhub 108). Revisi pun bukan,” tegas Budi Karya usai menemui pendemo.

Baca: Inilah Tarif PSK Muda 19 Tahun yang Layani Empat Pria Dalam Semalam

Meski begitu, Budi menyatakan nantinya akan ada payung hukum tertentu yang akan disusun guna menjembatani kepentingan para driver taksi online yang berkeberatan dengan poin-poin di dalam aturan baru.

“Jadi, nanti akan ada payung hukum tertentu yang menjembatani kepentingan mereka. Tentang aplikasi, tentang koordinasi dengan aplikator dan kepolisian. SIM juga, dan tidak ada revisi, dan tidak ada peniadaan (Permenhub 108),” ujarnya.

Sedangkan terkait bentuk legal hukumnya, menurut Budi akan dipikirkan.

“Yang penting substansi itu bisa dipayungi. Dan, tidak katakan itu SKB (Surat Keterangan Bebas) apa gitu yang penting ada kesepakatan. Yang penting nanti ada SK Dirjen dari Menkominfo dan sebagainya,” terang dia.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved