Berita Kalteng

Pendaftaran PTSL Difokuskan pada 5 Desa dan Kecamatan, Ingat Tidak Gratis Lho!

Program Pendaftaran Tanah Sistim Langsung(PTSL) tahun 2018, difokuskan pada 50 desa

Pendaftaran PTSL Difokuskan pada 5 Desa dan Kecamatan, Ingat Tidak Gratis Lho!
tribunklateng.com/jumadi
Kantor BPN Kabupaten Kapuas, di Jalan Tambun Bungai 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALAKAPUAS - Program Pendaftaran Tanah Sistim Langsung(PTSL) tahun 2018, difokuskan pada 50 desa dan kecamatan pasang surut serta ini perlu dilakukan pemetaan oleh BPN Kabupaten Kapuas.

BPN Kapuas nantinya akan melakukan pemetaan terhadap tanah warga dulu, sebelum dilakukan pembuatan sertifikat tanah tersebut pada 50 desa dan kelurahan di 9 kecanatan pasang surut, Jumat (2/2/2018).

Kepala BPN Kabupaten Kapuas, Asep Hery yang ditemui di kantornya menyebutkan, untuk pembuatan sertifikat memang ada biaya. Seperti untuk pendaftaran dan prapendaftaran.

"Jadi jangan berpikir bahwa itu gratis, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon pengajuan yang tanahnya akan disertifikat.Tidak gratis ada yang ditagung oleh Anggran Pendapatan Belanja Negara(APBN) dan ada biaya yang ditagung oleh calon pemilik sertifikat," terang Asep.

Baca: Satreskrim Polres Tabalong Kejar Pelaku ke Wilayah Tangerang, Mobil Curian Dibawa Pakai Kapal

Baca: Even Sepeda Gunung Barajah Sialing akan Digelar, Sudah 900 Goweser Daftarkan Diri

Baca: Siswa Aniaya Guru hingga Tewas di Sampang, Begini Kronologi Kejadian Saat Budi Mengajar Melukis

Ditambahkannya, jangan berfikir bahwa semua gratis, dan itu ada kewajiban yang harus dipenuhi. Kalau pendadtran ditangung oleh negara melalui APBN yang masuk dalam program PTSL.

Sedangkan prapendaftaran ditanggung oleh calon sesuai dengan putusan 3 menteri, seperti Pertanahan, Mendagri dan Menteri Desa Tertinggal. Untuk Kalteng sendiri masuk dalam zona III dengan biaya jadi Rp 200 ribu.

Untuk itu ke depan, dirinya berharap masyarakat Kabupaten Kapuas sudah memiliki hak atas tanah yang dilindungi oleh hukum yang jelas. Kenapa sampai ada biaya Rp200 ribu. Karena ada biaya pembelian patok untuk mematok batas tanah, matrai dan lain-lainnya. (*)

Penulis: Jumadi
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Tribun Kalteng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help