BanjarmasinPost/
Home »

Kolom

» Tajuk

Memastikan Data Pemilih yang Akurat

Untuk menghasilkan penyelenggaraan pilkada yang berkualitas dan output yang mendapat legitimasi rakyat

Memastikan Data Pemilih yang Akurat
BPost Cetak
Ilustrasi 

EMPAT kabupaten di Kalsel, yakni Tapin, HSS, Tabalong dan Tanahlaut, tahun ini menggelar perhelatan besar pesta demokrasi daerah, pilkada serentak. Puncaknya, pada 27 Juni mendatang, masyarakat daerah kabupaten terkait akan menentukan suara pilihannya. Nasib pemimpin daerah, benar-benar tergantung bagaimana hasil dari pemungutan dan penghitungan suara nantinya.

Untuk menghasilkan penyelenggaraan pilkada yang berkualitas dan output yang mendapat legitimasi rakyat, menyiapkan dan memastikan data pemilih yang akurat, tentu menjadi hal yang sangat penting karena menjadi dasar mengukur tingkat kepercayaan perhitungan suara. Jangan sampai, data pemilih menimbulkan bias di atas batas toleransi yang sewajarnya. Atau, banyak hak suara rakyat yang terabaikan, tak tercover karena berbagai persoalan. Bias data pemilih yang besar, tentunya memunculkan berbagai spekulasi yang rawan disalahgunakan dan menurunkan kualitas hasil pilkada.

Saat ini petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) di empat kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada, masih menggenjot pemutakhiran data pemilih di lapangan untuk pencocokan dan penelitian (coklit).

Mereka bekerja sejak 20 Januari lalu dan ditarget hingga lewat pertengahan Pebruari ini. Selanjutnya dilakukan penetapan daftar pemilih sementara (DPS) kemudian dilakukan perbaikan kembali hingga ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) tingkat kabupaten. Tugas ini tentu tidaklah segampang rencana di atas kertas.

Nukholis Madjid, komisioner KPU Kalsel, mengakui petugas pemutakhiran data di empat kabupaten penyelenggara Pilkada, Tapin, HSS, Tabalong dan Tanahlaut, menemui banyak kendala di lapangan.

Mulai masalah rumah warga yang berulangkali dikunjungi tetapi tidak bertemu dengan penghuninya, kondisi rumah terkunci, diburu anjing penjaga rumah dan lain-lain masalah. Masalah demikian tentunya sudah menjadi permasalahan yang klasik bila menoleh dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Harusnya, berkaca malah tersebut ada format pendekatan yang lebih efektif dengan memadukan teknik konvensional dengan ecanggihan teknologi informatika atau mungkin melalui saluran jejaring sosial di lingkungan target pendataan.

Bagaimana pun upaya pemutkhiran data pemilih, tetap harus digenjot secara maksimal sehingga sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pemilih yang sudah meninggal dunia, dapat terkoreksi. Demikian pula pemilih yang pindah tempat tinggal, ataupun anggota TNI Polri yang purna tugas mendapat haknya sebagai pemilih.

Kinerja PPDP di lapangan harus profesional, dapat dipertanggungjawabkan dan tentu dalam pengawasan yang terkontrol. Sebaliknya, individu masyarakat diharapkan semakin sadar dan peduli mengusung demokrasi yang benar-benar mencerminkan suara rakyat bukan suara kehendak elite politik. Aktif berpartisipasi memberikan hak suara. Memastikan diri dan keluarga masuk dalam daftar pemilih dan sudah termutakhirkan datanya oleh petugas PPDP. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help