PT Sebuku akan Layangkan Gugatan, Ini Tanggapan Karo Hukum Pemprov Kalsel

Pencabutan izin usaha pertambangan usaha produksi (IUP-OP) anak perusahaan PT Sebuku (Silo Group) di Pulau Laut Kabupaten Kotabaru

PT Sebuku akan Layangkan Gugatan, Ini Tanggapan Karo Hukum Pemprov Kalsel
BANJARMASINPOST.co.id/helriansyah
Aksi demo menolak rencana tambang di Pulau Laut oleh PT Sebuku Group, Kamis (18/1/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pencabutan izin usaha pertambangan usaha produksi (IUP-OP) anak perusahaan PT Sebuku (Silo Group) di Pulau Laut Kabupaten Kotabaru berbuntut panjang.

Pasalnya pihak perusahaan tidak terima kebijakan tersebut dan akan melayangkan gugatan.

Sejauh ini, Pemprov Kalsel melalui biro hukum belum menerima gugatan dari pihak perusahaan yang kabarnya akan dilayangkan kuasa hukumnya, Prof Yusril Ihza Mahendra.

"Sampai saat ini kami tidak menerima gugatan yang dimaksudkan, sehingga belum bisa untuk mengkajinya," kata Karo Hukum Pemprov Kalsel, Fydayeen.

Baca: Masjid Tertua di Tabalong Ini Dibangun Sejak Tahun 1625, Ternyata Dulunya Rumah Adat Suku Dayak

Kalau pun nantinya Pemprov Kalsel akan berhadapan dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin, Biro Hukum dan tim hukum akan menghadapinya.

Disebutkan Dayyen, pihaknya akan menggelar rapat bersama seluruh pihak terkait, khususnya dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis terkait.

"Ketika gugatan sudah masuk, kami siap memberikan pendampingan hukum untuk melakukan pembelaan. Tapi sampai saat ini (kemarin, red) kami belum tahu materi apa yang akan digugat," ketika dihubungi wartawan di Banjarmasin.

Adapun kuasa hukum perusahaan dari kantor advokat Ihza&Ihza Law Firm dikabarkan akan melayangkan gugatan pada Senin (5/2) kemarin.

Namun, ditunggu-tunggu hingga sore tidak ada perwakilan dari kantor pengacara tersebut.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, selaku pemilik Ihza&Ihza Law Firm, pihaknya masih merapatkan secara internal dan baru akan daftar ke PTUN, pada Jumat.

Baca: Masjid Tertua di Tabalong Ini Dibangun Sejak Tahun 1625, Ternyata Dulunya Rumah Adat Suku Dayak

"Setelah rapat internal saya pastikan daftar pada Jumat mendatang. Inysa Allah saya sendiri yang akan datang ke Banjarmasin untuk mendaftarkan gugatan," kata dia.

Gugatan yang dilayangkan ini adalah terkait Keputusan gubernur bernomor 503/119/DPMPTSP/2018 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Sebuku Batubai Coal di Kabupaten Kotabaru, keputusan gubernur bernomor 503/120/DPMPTSP/2018 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Sebuku Sejaka Coal di Kabupaten Kotabaru, dan keputusan gubernur bernomor 503/121/DPMPTSP/2018 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT Sebuku Tanjung Coal di Kotabaru. Ke tiga perusahaan ini berada di bawah naungan PT Silo Group.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help