BanjarmasinPost/
Home »

Kolom

» Tajuk

Abai terhadap Etika

Padahal meski bukan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT), Zumi Zola sudah menyandang status sebagai tersangka sejak

Abai terhadap Etika
BPost Cetak
Ilustrasi 

DIJERAT dugaan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zumi Zola, masih bisa menyandang status sebagai Gubernur Jambi. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono memastikan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli tidak perlu mundur dari jabatannya meski berstatus tersangka.

Padahal meski bukan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT), Zumi Zola sudah menyandang status sebagai tersangka sejak beberapa waktu lalu terkait dugaan kasus suap proyek-proyek di Provinsi Jambi, BPost (6/2).

Menjadi 180 derajat bila menyaksikan sepak terjang para pejabat di negeri ini dibandingkan dengan di luar negeri. Hanya beberapa hari lalu sebuah contoh terpampang nyata.

Seorang pejabat Inggris Michael Bates, secara mengejutkan mundur dari jabatannya karena terlambat menghadiri rapat. Bates terlambat hadir sekitar semenit dan seorang kolega Bates bernama Lord Taylor kewalahan saat harus menggantikan Bates menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Bates yang terlambat sekitar satu menit ini, maju ke podium untuk menyampaikan permohonan maafnya. Ya... Bates tidak tersangkut kasus apapun yang membuat dirinya secara moral tercoreng.

Tapi demi menjunjung tinggi etika dan luapan rasa bersalah dia memilih mundur, meski akhirnya ditolak oleh Perdana Menteri (PM) Inggris.

Hal serupa juga dilakukan Menteri Luar Negeri Zambia, Harry Kalaba, Selasa (3/2) lalu. Dia mengumumkan mengundurkan diri dari pemerintahan sambil menyebut-nyebut soal kegagalan dalam penanganan korupsi. Dia merasa tidak kuat menghadapi lingkungan di sekitarnya yang sedemikian korup.

Bila dilihat, dari sisi budaya birokrasi, – meskipun yang bersangkutan belum tentu bersalah, apabila tersandung kasus hukum--, hal ini merupakan hal yang positif. Karena sikap ini menandai tanggung jawab dan sikap menjunjung tinggi etika dan moral.

Ironisnya, sejumlah pejabat di negeri ini justru lebih sering bersembunyi di balik berbagai dalil hukum. Bukan berarti mengabaikan asas praduga tak bersalah. Yang sering mereka lupakan, bahwa dengan menyandang status tersangka akan mengikuti serangkaian pemeriksaan oleh penyidik yang tentunya menyita waktu. Lalu, bagaimana dengan tugasnya sebagai pelayan masyarakat bakal dilaksanakan dengan maksimal, bila harus berbagi konsentrasi.

Sebelumnya di 2001 MPR mengeluarkan Ketetapan No VI/ MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Di dalam Tap No VI/MPR/ 2001, Bab II butir 2, digariskan, ”... setiap pejabat dan elite politik ... siap untuk mundur dari jabatannya apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.”

Tap No VI MPR Tahun 2001 secara tegas menuntut elite politik, atau orang yang menjabat karena proses politik seperti anggota DPR, DPD, DPRD, Bupati/Wali kota, Gubernur dan Presiden, ketika sudah menjadi tersangka, apalagi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi, harus sudah mengundurkan diri. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help