UU BUMN Digugat

Nawacita Sulit Dilaksanakan, Kiki Syahnakri Gugat UU BUMN ke Mahkamah Konstitusi

Menurut Kiki, UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN tidak sesuai dengan amanat konstitusi pasal 33.

Nawacita Sulit Dilaksanakan, Kiki Syahnakri Gugat UU BUMN ke Mahkamah Konstitusi
istimewa
Letjen TNI (Pur) Kiki Syahnakri (batik hijau) dan AM Putut Prabantoro (kiri) bersama Tim Advokasi Kedaulatan Ekonomi Indonesia (TAKEN) dengan Kordinator DR. Iur. Liona N. Supriatna SH, MHum (berdasi) seusai mendaftarkan gugatan di MK, Rabu (7/2/2018) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Lantaran Nawacita, UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Penggugat adalah Letjen TNI (Pur) Kiki Syahnakri dan AM Putut Prabantoro, yang bertindak sebagai Warga Negara Indonesia serta pemerhati ekonomi kerakyatan khususnya dalam memperjuangkan tercapainya kemakmuran.

Keduanya didampingi Tim Advokasi Kedaulatan Ekonomi Indonesia (TAKEN) terdiri atas DR Ir Liona N Supriatna, SH Mhum (Kordinator), Hermawi Taslim SH, Daniel T Masiku SH, Sandra Nangoy SH MH, A Benny Sabdo Nugroho SH MH, G Retas Daeng SH, AMC Alvin Widanto Pratomo SH dan Bonifasius Falakhi SH.

Kiki Syahnakri adalah tokoh yang sejak Januari 2017 secara khusus memperhatikan perekonomian nasional dengan mendukung konsep pemerataan kemakmuran dalam versi Indonesia Raya Incorporated (IRI).

Baca: Setnov Ungkap Keterlibatan Ibas Yudhoyono, SBY ungkit Sikapnya Saat Setnov Kecelakaan

Baca: Beredar Foto Anies Baswedan Cium Tangan Anak Saat Banjir, Begini Tingkah Lucu Anak Korban Banjir

Menurut Kiki, UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN tidak sesuai dengan amanat konstitusi pasal 33.

Ada 7 amanat konstitusi yang terdapat dalam pasal 33 yang terutama ayat 1 hingga ayat 3 yakni pembangunan ekonomi sebagai (1) usaha bersama, (2) didasarkan pada asas kekeluargaan, (3) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, (4) yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta (5) bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, (6) dikuasai negara dan (7) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketujuh amanat ini tidak secara tegas disebut dalam UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

“Dalam konteks seperti ini, nawacita sulit untuk dilaksanakan karena BUMN tidak diamanatkan untuk menjadi kepanjangan tangan negara dalam mencapai kemakmuran rakyat Indonesia. Jika tujuan BUMN hanya mengejar keuntungan seperti yang termuat dalam pasal 2 ayat 1 (b) UU No. 19 tahun 2003, Nawacita butir nomor tiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, tidak akan terlaksana,” ujar Kiki Syahnakri.

Halaman
123
Editor: Royan Naimi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help