Perang Tarif Hotel di Banjarmasin

Hamdi Kewalahan Layani Permintaan Izin Hotel Baru, Tiap Hari Selalu Ada yang Masuk ke Pemko

Saat ini terlalu banyak hotel di Banjarmasin sehingga masing-masing hotel jor-joran menurunkan tarif.

Hamdi Kewalahan Layani Permintaan Izin Hotel Baru, Tiap Hari Selalu Ada yang Masuk ke Pemko
Harian Banjarmasin Post Edisi Jumat (2/9/018) Halaman 13 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Kalsel, mendesak Pemko Banjarmasin untuk menghentikan sementara perizinan pembangunan hotel di kota seribu sungai.

Asisten II Bidang Perekonomin Pemko Banjarmasin, Hamdi mengatakan pihaknya sudah meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin dan dinas pariwisata untuk melakukan kajian perizinan pembangunan hotel.

"Terus terang banyak sekali kewalahan melayani izin pembangunan hotel baru. Setiap hari ada saja izin yang masuk," katanya.

Menurutnya, izin yang masuk itu berupa quest house dana ruko jadi hotel. Pemko Banjarmasin tak ingin terjadi persaingan yang tidak antar hotel di Banjarmasin. Saat ini terlalu banyak hotel di Banjarmasin sehingga masing-masing hotel jor-joran menurunkan tarif.

Baca: Jadwal Perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2018 : Lawan Jepang, Pembuktian Ahsan/Kevin

Hamdi khawatir harga kamar yang terlalu murah sehingga cenderung untuk transaksi sex jam- jaman. Pelajar pun bisa menyewa kamar hotel dengan membawa pacar dll. Mungkin saja keberadaan hotel non bintang itu sudah cukup di Banjarmasin.

Banjarmasin itu, sambungnya, itu punya negatif list investasi atau investasi tertutup. Jika ada permohonan izin pembangunan hotel non bintang, maka akan ditolak dengan dasar peraturan wali kota.

"Ini perlu kajian 5 sampai 10 tahun yang akan datang untuk kebutuhan hotel di Banjarmasin. Saat ini Banjarmasin itu punya kamar berapa dan ini juga dalam rangka mengamankan investasi," katanya.

Baca: BREAKINGNEWS: Mobil APV Masuk Sungai di Mandastana Tiga Tewas

Ditambahkannya, dengan kajian dan perwali ini, maka orang berinvestasi itu sudah ada guiden meski pengusaha hotel itu punya perhitungan sendiri. Masuknya izin pembangunan hotel baru juga mengusik badan koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD).

"Hotel sebelum mendapat IMB untuk membangun itu perlu mendapat izin prinsip, apakah hotel ini sesui tidak dengan peruntukkan rencana tata ruang wilayah (RTRW)," katanya. (ogi).

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved