Jangan Ada Dusta di Kasus Tanipah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia tertanggal 4 Januari 2018 mengirim surat kepada Bupati Batola

Jangan Ada Dusta di Kasus Tanipah
BPost Cetak
Ilustrasi 

YANG ditunggu-tunggu publik terkait penyebab ambruk Jembatan Mandastana atau Tanipah di Kabupaten Barito Kuala (Batola) akhirnya datang juga. Datangnya dalam bentuk surat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia tertanggal 4 Januari 2018 mengirim surat kepada Bupati Batola terkait penyebab ambruknya Jembatan Tanipah.

Selain ditujukan ke Bupati Batola, surat yang berkop Kementerian PUPR tersebut juga ditembuskan ke Kapolda Kalsel, Dirjen Bina Marga, Irjen Kemen PU dan Perumahan Rakyat, Direktur Jembatan, Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional XI Banjarmasin, dan Tim Sekretariat Penilaian Kegagalan Bangunan Jembatan Tanipah.

Surat tersebut berisi laporan akhir tim penilai ahli kegagalan bangunan Jembatan Tanipah Kabupaten Barito Kuala. Dilaporkan, adanya indikasi tidak dipenuhinya kepatuhan terhadap standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi pada Jembatan Tanipah.

Dalam surat itu juga disebutkan penyebab utama amblasnya jembatan Tanipah, yakni panjang tiang pancang di pilar P3 lebih pendek (kurang lebih 31 meter) dari desain (41,1 meter).

Pelaksanaan bangunan bawah dan bangunan atas jembatan tidak sepenuhnya mengikuti gambar kontrak oleh konsultan perencana.

Selain itu, kegagalan atau ambruknya Jembatan Tanipah karena proses pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan tidak sesuai dokumen kontrak.

Disimpulkan, secara konseptual kegagalan bangunan dapat dicegah seandainya pelaksanaan proyek sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya terkait sertifikasi, proses pengadaan, dan pembangunan.

Sejak ambruknya Jembatan Tanipah, pada 17 Agustus 2017 lalu, Penyidik Subdit Tipikor Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan sudah bekerja keras untuk mengungkap kasus ini. Bahkan sudah naik penyidikan.

Publik mengharapkan jangan ada dusta dan rekayasa dalam penanganan kasus ini. Siapa-siapa yang terduga bersalah dalam kasus ini harus diumumkan kepada publik, tidak peduli apakah dia itu mantan pejabat, pejabat, pengusaha dan tokoh masyarakat.

Bagaimanapun juga, ambruknya Jembatan Tanipah yang dibangun pada tahun 2015 itu sudah menimbulkan kerugian Negara. Jembatan itu dibangun menggunakan uang negara (dari APBD) senilai Rp 17 miliar.

Selain itu, ambruknya jembatan sepanjang 100 meter itu sudah merugikan warga, khususnya dua warga di Desa Bangkit Baru dan Desa Tanipah. Ada baiknya anggota DPRD Batola, Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di Batola, tokoh masyarakat Batola, dan lainnya mengawal kasus ini hingga tuntas. Tidak hanya mengawal kasusnya, pembangunan kembali jembatan tersebut harus cepat direalisasikan dan diawasi ketat. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved