BanjarmasinPost/
Home »

Kolom

» Spirit

Wibawa KPK Runtuh

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sering dibanggakan karena independensinya yang membuat siapapun tak bisa menyentuh,

Wibawa KPK Runtuh
Dok BPost
Pramono BS 

Oleh: Pramono BS

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sering dibanggakan karena independensinya yang membuat siapapun tak bisa menyentuh, kini runtuh. KPK kini menjadi bagian dari eksekutif sehingga bisa diintervensi oleh pemerintah bahkan DPR. Diobok-obok lewat hak angket pun boleh karena putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan Ketua MK Prof Arief Hidayat, Kamis 8/2/2018 menyebutkan, KPK adalah bagian dari kekuasaan eksekutif.

Putusan ini menolak uji materi Pasal 79 Ayat (3) UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Ini menyangkut wewenang DPR terhadap KPK. Pihak yang mengajukan uji materi punya dalil bahwa KPK bukan bagian dari eksekutif. Uji materi ini diajukan sehubungan Hak Angket DPR terhadap KPK yang “memaksa” Ketua KPK memenuhi panggilannya.

Dunia hukum Indonesia sekarang memang sedang prihatin, putusan hakim banyak yang dikritisi masyarakat karena terasa aneh. Ini hanya bisa diatasi dengan sikap kenegarawanan para hakim. Tapi tidak hanya di lingkungan peradilan, Ketua DPR Setya Novanto pun terlibat korupsi dan harus bermain sandiwara seolah-olah sakit, kecelakaan, “gagu” di pengadilan dll. Dia adalah seorang negarawan yang berada di puncak rantai kekuasaan.

Banyak orang terkejut membaca putusan MK di atas, tidak mengira hal itu terjadi. Sebab empat putusan MK sebelumnya menyebutkan bahwa KPK itu bukan bagian dari kekuasaan eksekutif. Tapi mantan Ketua MK Prof Dr Mahfud MD SH tidak terkejut. Dia malah mengingatkan persatuan pegawai KPK agar mencabut uji materinya.

Mahfud sudah melihat gelagat bahwa KPK akan kalah. Uji materi yang sama juga diajukan sejumlah elemen masyarakat termasuk mantan Ketua KPK Busro Muqodas, tapi mereka mencabut setelah ada gelagat tidak baik. Hanya pegawai KPK yang tidak mencabut dan ini yang diadili oleh MK, ternyata jadi bumerang. “Mau jungkir balik seperti apa pun tidak bakal menang,” kata Mahfud lagi sebagaimana dikutip Tribun News.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie juga menyatakan putusan MK tentang kedudukan KPK itu berpotensi bertentangan dengan putusan MK sebelumnya. Menurut Kompas 10/2/2018, putusan MK sebelumnya menyatakan KPK adalah lembaga negara yang bersifat independen yang dalam menjalankan tugas dan kewenangan bebas dari kekuasaan manapun. Ini antara lain dinyatakan dalam putusan MK Noor 012-016-019/PUU-IV/2007 tanggal 13 November 2007, putusan MK Nomor 37-39/PUU-VIII/2019 tanggal 15 Oktober 2010 dan putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2011.

Lantas apa hubungannya dengan negarawan? Itu lah masalahnya, rasa-rasanya kita semakin krisis negarawan. Hakim itu juga negarawan, dia memutus perkara bukan mewakili pemerintah atau negara tapi mewakili Tuhan. Tidak bisa sembarang orang bisa menjadi hakim, apalagi hakim dengan kedudukan tertinggi.

***

Sebelum ini ramai diberitakan Ketua MK Prof Arief Hidayat menemui pimpinan Komisi III DPR dalam forum tidak resmi di sebuah hotel di Jakarta. Setelah diributkan baru dijelaskan bahwa pertemuannya hanya untuk membahas soal uji kelayakan dan kepaputan dirinya yang akan diajukan lagi sebagai hakim konstitusi. Orang pun menyebut ini lobi politik Arief terhadap DPR.

Karena saat itu DPR tengah kesulitan memanggil Ketua KPK dengan alasan tidak punya hak, dikhawatirkan ada barter. Arif akan melaju mulus jadi hakim konstitusi periode ke dua dan DPR akan mendapat hak konstitusional untuk “mencampuri” KPK. Meski tidak ada hubunganyya ternyata dugaan itu benar semua. Ada lima hakim konstitusi yang setuju KPK masuk bagian eksekutif dan empat menolak. Salah satu yang menolak adalah yang selama ini kritis terhadap penegakan hukum di Indonesia, Prof Saldi Isra.

Meski tak dikaitkan dengan putusan MK, 54 profesor di Indonesia mendesak Arif Hidayat mundur dari Ketua MK. Alasannya, dia tidak etis, melakukan lobi kepada DPR. Karenanya dia kehilangan legitimasi moral, sudah kehilangan kepercayaan publik. Ini dikuatkan dengan putusan Dewan Etik MK yang menyebutkan Arief telah melakukan pelanggaran ringan. Peringatan macam ini sudah yang kedua kalinya. Sekali saja mestinya sudah kelimpungan.

“Prof Arief itu sahabat saya, terserah dia mau mundur apa tidak,” kata Prof Mahfud MD. “Saya tergantung hukum negara, tidak tergantung pada desakan atau konperensi pers,” kata Arif ketika diminta komentarnya.

Itu lah keadaan MK sekarang, lambat atau cepat wibawa KPK juga bisa runtuh karena masuknya tangan-tangan tak bertanggung jawab yang bisa merusak eksitensi KPK. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help