Home »

Kolom

» Tajuk

Pasal Penghinaan vs Zaman Now

Wajar kalau para akademisi di kampus-kampus menilai sebuah langkah mundur pemerintah untuk membangkitkan kembali jasad

Pasal Penghinaan vs Zaman Now
BPost Cetak
Ilustrasi 

INI kabar tidak sedap yang datang dari pemerintahan Jokowi. Setidaknya bagi mereka yang suka nyinyir terhadap penguasa, dalam hal ini tentunya Presiden Jokowi. Dan, memang, kenyinyiran terkadang melahirkan ketidsaksenangan oleh mereka yang melihatnya dari kacamata etika di dalam bermasyarakat.

Nah, (mungkin) lantaran kenyinyiran yang ditangkap pemerintah sudah kelewat batas, sehingga perlu ada tatanan perilaku guna menjaga wibawa penguasa. Dan, cerita menarik soal ‘kartu kuning’ oleh ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI pada acara di Balairung Universitas Indonesia, belum lama tadi adalah salah satu bentuk misetika yang dinilai tidak pantas di mata penguasa.

Dan, --sekali lagi mungkin berangkat dari kasus di UI itu – kabar yang kini menggelinding ke permukaan, pemerintah bakal menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) yang kini tengah dibahas di bilik parlemen. Tentunya, kabar ini jelas tidak sedap di mata mereka yang menganut kebebasan berbicara.

Wajar kalau para akademisi di kampus-kampus menilai sebuah langkah mundur pemerintah untuk membangkitkan kembali jasad --pasal penghinaan terhadap presiden– yang sudah dikubur dalam-dalam. Dan, itu dikuatkan oleh putusan MK pada tahun 2006 lalu yang telah menghapus tiga pasal (134,136 dan 137) dalam KUHP yang kita ketahui adalah produk kolonial Belanda.

Menilik sejarahnya, pasal-pasal itu memang sengaja dibuat penjajah (Belanda) guna menjaga kewibawaan dan menghormati Ratu Belanda.Dengan kata lain, kritik bisa diartikan sebuah kejahatan yang harus disikapi dengan sanksi hukum!

Nah, jika pemerintah dan DPR tetap ngotot mematenkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, sama artinya pemerintah melanggar konstitusi. Sebab, sudah jelas jika memedomani UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara jelas ditegaskan bahwa pemerintah dan DPR saat membuat peraturan harus memperhatikan putusan MK sebelumnya.

Di sini seharusnya pemerintah memahami bahwa putusan MK itu sifatnya sudah final, dan pemerintak tidak bisa begitu saja memaksakan kehendaknya. Kita tentu tidak ingin pemerintah yang dibangun atas landasan hukum justru abai atas hukum yang sudah ada.

Oke, boleh saja pemerintah berdalih bahwa kebebasan yang ada saat sudah kelewat batas alias kebablasan, sehingga diperlukan perangkat (hukum) untuk mengaturnya. Namun tetap harus diingat bahwa demokrasi memang memberi ruang kepada siapa saja untuk menyuarakan sesuatu yang dinilai pantas untuk disuarakan. Soal kartu kuning oleh Ketua BEM UI kepada Presiden Jokowi, jangan lantas dilihat itu sebagai sebuah penghinaan. Akan sangat bijak jika melihat “kelancangan’ mahasiswa itu adalah bagian dari sentuhan moral yang harus disikapi dengan kepala dingin. Tidak perlu pula itu kemudian diletakkan pada tataran etika. Sebab, zaman memang sudah berubah. Dan, kita tahu kaum muda atau mahasiswa adalah organ kekinian dari zaman now! Dengan kata lain, benar seperti yang disitir sastrawan Yunani Nikos Kazantzakis; “Karena kita tidak bisa mengubah kenyataan, mari kita mengubah mata agar bisa melihat kenyataan.” (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help