Berita Banjarmasin

Ini Penyebab Belum Tuntasnya Penyidikan Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Anggota Dewan

Namun kasus dugaan penyimpangan perjalanan dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel)

Ini Penyebab Belum Tuntasnya Penyidikan Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Anggota Dewan
banjarmasinpost.co.id/irfani rahman
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel Abdul Muni 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kejaksaan Tinggi Kalsel sempat menyatakan akan menetapkan tersangka.

Namun kasus dugaan penyimpangan perjalanan dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) itu bakal belum dapat dipastikan penuntasannya.

Sebab, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel, kembali akan melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi kembali berkasa perkara yang melibatkan 123 orang terperiksan itu.

"Masih diperiksa dan dievaluasi lagi,” ujar Kajati Kalsel, Abdul Muni, pada wartawan, sebelumnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, penyidik segera kembali akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan lanjutan karena belum semua yang terlibat diperiksa, dan setelah itu baru akan di ekspos kembali.

Baca: Ratu Kecantikan Ini Datangi TPA dan Bersimpuh di Kaki Seorang Wanita, Ceritanya Bikin Haru

Saat ditanya apakah itu bentuk pemeriksaan ulang?Abdul Muni, mengatakan bukan, akan tetapi hanya pemeriksaan lanjutan.

Karena masih banyak yang belum mengembalikan selisih kelebihan dana perjalan dinas legislatif yang diduga fiktif itu.

“ Bukan. Kan yang belum mengembalikan banyak,” tandas dia, sembari menambahkan karena baik anggota legislatif tersebut belum sempat diperiksa semuanya.

Baca: Siapa Bilang Korea Utara Ketinggalan Jaman? Lihat Kecantikan Pemandu Sorak yang Bikin Terbelalak

Abdul Muni pun kembali menegaskan, bahwa pihaknya baru saja menyampaikan soal kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Oleh KPK, sebut Muni, pihaknya diminta untuk merampungkan pemeriksaan keseluruhan serta mericinci jumlah dana yang dikembalikan maupun ada tidaknya potensi kerugian negara.
Saat disinggung, belum mengarah adanya tersangka, mantan Aspidsus di Kejati Kalsel inipun, menyebutkan belum ada.

“ Ya kan masih diperiksa, dan masalahnya orang banyak itu. 123 orang. Ditambah yang fiktif ada 23 orang dengan nilai ada yang 800 ribu maksimal 5 juta satu orang. Jadi ini perlu evaluasi lagi,” tegas Kajati.

Baca: Sedih, Kakek Tunanetra Ini Kadang Ditipu Pembeli, Bahkan Jerikannya Ada yang Dibawa Pergi

Jalan Panjang Kasus Perjalanan Dinas
-----------------------
* Berawal laporan warga ke Kejati Kalsel, ada beberapa anggota dewan yang laporan perjalanannya fiktif.
* Muncul perbedaan persepsi terkait aturan Menkeu terkait lumsum.
* Kejati mencium dugaan kerugian negara setelah penyidik memintai keterangan beberapa saksi ahli dari BPKP Kalsel.
* Kemudian kasus berkembang dan setelah ditelaah, ada perbedaan persepsi Pergub, berdasar audit BPKP ditemukan kerugian negara Rp 4,7 miliar.
* Perbedaan persepsi menurut Permendagri, DPRD Kalsel termasuk pejabat eselon 2 dan menurut Pergub eselon 1 sehingga ada kelebihan biaya.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help