Berita Tanahbumbu

Ini Penjelasan Kepala Lapas Kotabaru Terkait masalah di Pembangunan Lapas Tanahbumbu

Terkait adanya beberapa kendala di lapangan pada pembangunan tembok dan blok hunian Lembaga pemasyarakatan Tanahbumbu

Ini Penjelasan Kepala Lapas Kotabaru Terkait masalah di Pembangunan Lapas Tanahbumbu
Banjarmasinpost.co.id/Man Hidayat
Kepala Lembaga Pemasyarakat (LP) Kotabaru, Suhartomo 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Terkait adanya beberapa kendala di lapangan pada pembangunan tembok dan blok hunian Lembaga pemasyarakatan Tanahbumbu, Kepala Lembaga Pemasyarakat (LP) Kotabaru, Suhartomo menanggapi hal tersebut.

Menurutnya, sejak kontrak pada 31 Desember 2017 lalu, pihak rekanan (kontraktor PT Bima Sakti Rahayu) telah bersedia membiayai sendiri pembangunan LP tersebut karena dana dari pusat belum ada.

"Itu kan pekerjaan pada waktu 31 Desember 2017 diberikan DP 20 persen dan korelasinya dengan progres bangunan sesuai saja. Artinya uang muka kemarin sudah terselesaikan dengan bangunan yang ada. Pada tanggal itu juga karena waktu habis, pihak rekanan minta untuk diselesaikan bangunannya dengan membiayai sendiri sampai selesai," kata Suhartomo, Rabu (14/2/2018).

Baca: Upah Pekerja Bermasalah, Perwakilan Kontraktor Lapas Tanbu Mengaku Hal Ini

Baca: LIVE STREAMING Johor Darul Takzim (JDT) vs Persija Malam Ini - Link Live Streaming RCTI di Sini

Baca: LINK LIVE STREAMING Indosiar - Live Streaming Bali United Vs Sriwijaya FC Mulai 19.30 WIB

Setelah itu, pembangunan yang saat ini berjalan adalah dengan biaya sendiri. Ini tetap sesuai mekanisme, bila sudah selesai 100 persen, maka akan laporkan ke pusat bagaimana pembayarannya tentunya sesuai mekanisme.

"Saya selaku kuasa pengguna anggaran hanya meminta informasi dari BPK sejauh mana pengerjaannya. Kemudian dilapangan bila ada kendala, itu tanggung jawab rekanan karena kami tidak ada biaya lagi, jadi rekanan biaya sendiri dan tanggung jawabnya," katanya.

Dia juga mengatakan, untuk penambahan atau perpanjangan pengerjaan selama 90 hari sesuai aturan di PMK.

Bila waktu perpanjangan juga tidak selesai ya tetap harus dituntaskan, terkait sanksi bila menggunakan dana sendiri ini belum tahu tindakannya karena belum ada regulasinya. Begitu juga pembayarannya juga belum tahu kapan pemerintah bisa membayarkannya.

Begitu juga, setelah selesai 100 persen, pemerintah tidak bisa begitu saja membayarkan melainkan harus ada audit dari BPKP. Bila semuanya sudah sesuai spek, baru bisa dibayarkan.

Terkait masalah pemborong sering terlambat bayar tukangnya, dia tidak bisa juga mencampuri. Sebab itu urusan dan tanggung jawab rekanan bukan dari Kalapas atau Kanwil Kemenkumkan melainkan tanggung jawab pemborong.

"Jadi begitu, kami tetap melakukan peneguran kepada rekanan karena itu sesuai kontrak. Bila ada kesalahan tetap kami tegur. Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait perkembangan apa saja yang terjadi pada pembangunan LP ini," katanya. (Banjarmasinpost.co.id/Man hidayat)

Penulis: Man Hidayat
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help