Prasangka dalam Perjalanan Dinas

Lamanya pemeriksaan tentu saja menimbulkan pertanyaan. Masyarakat mau tak mau membandingkan kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Prasangka dalam Perjalanan Dinas
BPost Cetak
Tajuk Bpost 

DUA tahun sudah berlalu. Namun hingga kini tidak ada satu pun dari 55 anggota DPRD Kalimantan Selatan yang dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel dalam kasus perjalanan dinas yang diduga fiktif. Prosesnya masih berkutat pada pemeriksaan saksi. Senin (12/2), penyidik kembali memanggil sejumlah anggota dewan.

Lamanya pemeriksaan tentu saja menimbulkan pertanyaan. Masyarakat mau tak mau membandingkan kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi ini hanya memerlukan waktu 24 jam untuk menetapkan tersangka dalam sebuah operasi penangkapan. Memang tidak bisa disamakan antara kasus penyelidikan dan penangkapan. Demikian pula kemampuan kejaksaan di daerah dengan KPK. Keduanya memiliki sumber daya manusia yang berbeda. Demikian pula perangkat yang dimiliki. Namun jika proses penyelidikan berlangsung selama dua tahun, rasanya itu terlalu lama.

Lamanya penyelidikan kasus dugaan perjalanan dinas fiktif tidak hanya terjadi di DPRD Kalsel, tetapi juga di DPRD Banjar. Setahun sudah kasus dugaan perjalanan dinas fiktif di DPRD Banjar pada 2015-2016 ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Martapura, namun belum terdengar ada tersangkanya. Padahal kasus yang dinilai merugikan negara hingga Rp 1 miliar ini sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan.

Melihat rentang waktu penyelidikan dua kasus tersebut, muncul pemikiran Kejari Martapura ‘belajar’ dari Kejati Kalsel. Penyelidikan yang dua tahun saja belum kelar, apalagi yang baru satu tahun.

Padahal, baik anggota DRPD Banjar maupun DPRD Kalsel, sudah ada yang mengembalikan uang perjalanan dinas tersebut. Tentu saja ini atas permintaan kejaksaan. Kendati demikian tindakan itu merupakan sebuah pengakuan bahwa pemberian dan penggunaan uang perjalanan dinas tersebut tidak benar.

Dipanggil kejaksaan tentu bukanlah persoalan ringan, apalagi berkali-kali. Penyelesaian kasus perjalan dinas ini penting mengingat sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak perjalanan dinas anggota dewan yang tidak sesuai bahkan fiktif. Ini juga berlaku di pemerintahan.

Laporan perjalanannya lima hari yakni berangkat sehari, di tempat tujuan tiga hari dan pulang sehari. Padahal kenyatannya di tempat tujuan cuma sehari sedang dua harinya untuk jalan-jalan. Laporannya yang berangkat 10 orang, padahal yang berangkat tujuh orang. Anggaran untuk tiga orang dibagi-bagi. Laporannya menginap di hotel bintang sekian, padahal menginap di losmen. Masalah kuitansi bisa dicarikan.

Kegiatan jalan-jalan eksekutif dan legislatif makin terasa saat akhir tahun. Tujuannya memang menghabiskan anggaran. Padahal semua orang tahu, akhir tahun adalah waktu liburan. Jadi ini menimbulkan pertanyaan siapa yang didatangi?

Praktik seperti ini diharapkan berkurang dengan penyelesaian dua kasus perjalanan dinas di DPRD Kalsel dan DPRD Banjar. Ini juga untuk menghindari prasangka. Semoga. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved