Berita Kotabaru

Alfisah Sebut Sepihak, Soal Pembintangan Kegiatan 2018

Kebijakan pemerintah kabupaten (Pemkab) Kotabaru mengeluarkan edaran melalui tim anggaran pemerintah daerah (TAPD)

Alfisah Sebut Sepihak, Soal Pembintangan Kegiatan 2018
banjarmasinpost.co.id/herliansyah
Ketua DPRD Kotabaru Hajjah Alfisah 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Kebijakan pemerintah kabupaten (Pemkab) Kotabaru mengeluarkan edaran melalui tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) terkait pembintangan kegiatan tahun 2018 bakal menuai polemik.

Alasan pemkab Kotabaru melakukan pembintangan kegiatan 2018 di SKPD, karena defisit anggaran disebabkan dana perimbangan dari pemerintah pusat tahun 2017 Rp 68 miliar tidak terealisasi sesuai peraturan Menteri Keuangan.

Mengakibatkan pembayaran belanja modal di tahun 2017 tidak bisa terbayarkan, menjadi beban daerah yang wajib dibayarkan di tahun 2018.

Baca: Gila! Kerugian Kasus First Travel Ternyata Mencapai Hampir Rp 1 Triliun

Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Kotabaru Hajjah Alfisah, tidak cuma menyayangkan kebijakan dikeluarkan pihak eksekutif.

Namun menyikapi hal itu, pihaknya di DPRD Kotabaru langsung melaksanakan rapat internal dewan yang akan memanggil ketua dan anggota TAPD Kabupaten Kotabaru.

"Barusan kami selesai rapat internal badan anggaran menyikapi hal itu. Kesimpulannya akan memanggil ketua dan anggota TAPD pada senin depan," tegas Alfisah, Senin (19/2/2018).

Baca: Cuma Makan Steak dan Ikan Goreng Ditagih Rp 18 Juta, Mahasiswa Ini Langsung Lapor ke Polisi

Sambung Alfisah, pemanggilan ketua dan anggota TAPD untuk diminta penjelasannya mengenai pembintangan kegiatan di 2018. Karena dianggap sepihak.

"Yang jelas kalau sudah jadi perda APBD itu harus rapat bersama antara TAPD dan banggar DPRD. Tidak boleh sepihak," tandasnya.

BANJARMASINPOST.co.id/helriansyah

Penulis: Herliansyah
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved