Berita Banjarmasin

Penghapusan Tarif Pengesahan TNKB, Bakeuda Kalsel Tolak Berkomentar

Badan Keuangan (Bakeuda) Provinsi Kalsel – membawahi Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) dulu Samsat– saat dikonfirmasi

Penghapusan Tarif Pengesahan TNKB, Bakeuda Kalsel Tolak Berkomentar
BPost Cetak
bpost cetak 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Badan Keuangan (Bakeuda) Provinsi Kalsel – membawahi Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) dulu Samsat– saat dikonfirmasi menolak memberikan penjelasan soal sudah turunnya putusan MK atas TNBK tersebut.

Mereka beralasan tidak punya kewenangan bukan ranah mereka untuk memberikan penjelasan.

"Itu kewenangan Polda,” ujarnya.

Diakui data jafi memang ada, tapi bukan dikelola oleh mereka.

Baca: Satu Lagi Raja Tambang di Kalimantan Bikin Kejutan, H Isam Umrahkan 250 Gurunya di SMP

“Untuk diketahui di UPPD/Bakeuda hanya lewat aja, dan setoran PNBP dimaksud sementara lewat bank persepsi dalam hal ini BRI," jelas Rustamaji, Kabid Pendapatan Pajak Daerah, Sabtu (17/2).

Karena itu pendapatan negara bukan pajak, sebut dia, maka daerah memperoleh dana bagi hasil dari pusat, salah satunya komponen PNBP tersebut yang besarnya diatur oleh pusat sesuai penerimaannya di daerah.

Baca: 5 Fakta Hujan Sawer Raja Tambang Binuang, Bocah SD Nyawer Lesty Jutaan Hingga Harley untuk Rhoma

Ketika BPost berusaha mengonfirmasi ke Khairun Nisa, kepala UPPD 1 A Yani Kilometer 6 juga menjelaskan bahwa kaitan itu lebih di kepolisian.

"Itu urusan polisi, tidak di tempat kami," ucap perempuan yang disapa Nisa itu singkat.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help