Warga Dusun Ini Berani Menentang Peraturan Pemerintah

TIDAK terima dengan penerapan tarif baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari penerbitan surat tanda nomor kendaraan atau STNK

Warga Dusun Ini Berani Menentang Peraturan Pemerintah
BPost Cetak
bpost cetak 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - TIDAK terima dengan penerapan tarif baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari penerbitan surat tanda nomor kendaraan atau STNK, seorang warga Pamekasan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung.

Hasilnya cukup mengejutkan. Meski MA tidak membatalkan kenaikan tarif penerbitan STNK, namun lembaga peradilan tingkat akhir itu menghapus salah satu jenis tarif yang selama setahun belakangan dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor di Tanah Air.

Adalah Moh Noval Ibrohim Salim, warga Dusun Tlangi I, Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, Pamekasan yang menggugat aturan tersebut.

Dalam uji materi Noval diwakili kuasa hukumnya dari kantor Sholeh & Partners dia menggugat presiden Joko Widodo.

Baca: Satu Lagi Raja Tambang di Kalimantan Bikin Kejutan, H Isam Umrahkan 250 Gurunya di SMP

Objek gugatan yakni Lampiran No D angka 1 dan 2, Lampiran No E angka 1 dan 2, Lampiran No H angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No 60 /2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PP No. 60/2016 itu diterbitkan pada 2 Desember 2016 dan berlaku efektif mulai 6 Januari tahun berikutnya.

Sebelumnya tarif penerbitan STNK Rp50.000 dan dengan PP itu diubah menejadi Rp100.000.Untuk kendaraan roda empat atau lebih dari Rp75.000 menjadi Rp200.000.

Sementara itu, untuk pengesahan STNK dari semula gratis menjadi dikenai tarif Rp25.000 untuk roda dua dan Rp50.000 untuk kendaraan roda empat.

Baca: Mengagetkan! Ini Harga Harley Davidson Hasil Saweran Rhoma Irama dari Raja Tambang H Ciut

Halaman
12
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved