Properti

Apersi Minta Aturan Spesifikasi Rumah Perhatikan Kearifan Lokal

Disela Rakor Pemetaan Rencana Pembangunan Rumah Bersubsidi 2018 dan 2019 Provinsi Kalsel yang digelar di Hotel G Sign

Apersi Minta Aturan Spesifikasi Rumah Perhatikan Kearifan Lokal
edi nugroho
Wakil Ketua Apersi Kalsel, H Muhlis 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pemberlakukan spesifikasi khusus untuk rumah subsidi sesuai Permen Kimpraswil No 403 tahun 2012 dirasa memberatkan bagi pengembang. Dikarenakan aturan itu tidak mengusung kearifan lokal di Kalsel.

Disela Rakor Pemetaan Rencana Pembangunan Rumah Bersubsidi 2018 dan 2019 Provinsi Kalsel yang digelar di Hotel G Sign, Kamis (22/2), Wakil Ketua Apersi Kalsel, H Muhlis mengatakan, jika memberlakukan spesifikasi sesuai aturan itu maka sangat memberatkan.

Baca: Staf Admin Universitas Palangkaraya Gantung Diri, Ternyata Dia Sosok Ayah yang Akrab dengan Putrinya

Disebutkannya, dalam aturan itu memuat spesifikasi peruntukan rumah anti gempa. Tetapi kondisi geografis di Kalsel tidak rawan gempa.

Rumah tipe 36 diharuskan ada tiang pilar yang cocoknya untuk rumah diatas tipe 36. Rumah tipe 36 sudah kecil, jika dipasang tiang pilar maka tambah kecil dan tentunya nasabah belum tentu merasa cocok.

Baca: Tak Jera-jera, Usia Setengah Abad, Kakek Ini Masih Saja di Dunia Hitam, Terkhir Berlumuran Darah

Dirinya mulai membangun rumah subsidi sejak 1992 sampai sekarang tidak ada rumah layak huni yang mengalami gempa. Oleh sebab itulah pihaknya meminta agar pemerintah meninjau kembali sebelum memberlakukan aturan tersebut.

“Terlebih saat ini untuk ready stok masih berlaku harga Rp 142 juta untuk rumah subsidi. Jika membangun stok baru maka harus mengikuti spesifikasi rumah yang tergolong mewah,” ujarnya.

Baca: 6 Penumpang Wings Air Tujuan Kotabaru Ditinggalkan Pesawatnya Tanpa Kabar, Begini Ceritanya

Dia juga menjelaskan, anggap satu tahun 10 ribu rumah, maka sampai tahun ini ada 260 ribu rumah subsidi yang audah dibangun. Boleh dikata satu persen saja belum ada yang bermasalah.

Pihaknya mengharapkan, hendaknya sebuah aturan memperhatikan kondisi geografis tingkat lokal. Jangan memaksakan aturan yang justru tidak memperhatikan kearifan lokal. (Banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved