Seputar Kaltim

Camat Tenggarong Seberang Surati ESDM Kaltim Soal Keberadaan Tambang Ilegal

Camat Tenggarong Seberang, Suhari, mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat sebanyak tiga kali ke Dinas

Camat Tenggarong Seberang Surati ESDM Kaltim Soal Keberadaan Tambang Ilegal
TRIBUNKALTIM.co
Ruas jalan di Tenggarong Seberang ini rusak parah dan berdebu akibat dilewati kendaraan bermuatan batu bara 

BANJARMASINPOST.CO.ID, TENGGARONG - Camat Tenggarong Seberang, Suhari, mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat sebanyak tiga kali ke Dinas ESDM Kaltim terkait keluhan warga mengenai jalan rusak dan keberadaan tambang ilegal di wilayah Tenggarong Seberang.

"Kami bukan hanya diam selama ini. Jauh sebelum ada tuntutan warga hari ini, kami sudah melayangkan surat ke Dinas ESDM Kaltim, mengingat masalah pertambangan ini sudah diambil alih provinsi," kata Suhari usai menerima kedatangan perwakilan aktivis Jatam dan mahasiswa di ruangannya, Kamis (22/2/2018).

Ditanya apakah ia tidak memberikan surat peringatan kepada pihak perusahaan tambang yang dianggap ilegal, Suhari mengemukakan, itu bukan wewenang kecamatan.

Baca: Sule dan Andre Sukses Bikin Dua Pebalap Moto GP, Dani Pedrosa dan Marc Marquez Terbahak-Bahak

Baca: Jadwal Siaran Langsung MNC TV - PSIS Vs Arema FC di Piala Gubernur Kaltim 2018 - Ujian Gustavo Lopez

Baca: Ini Pendapat Pakar Mengenai Pencuri yang Tak Kenal Kata Jera Seperti Kakek Lamsi Ini

Baca: Kronologi Kecelakaan Maut Mengerikan di Jalan Nasional Desa Tambangulang Tanahlaut

Namun ia mengaku sudah memperingatkan perusahaan secara lisan.

Ia menyetujui beberapa tuntutan warga, seperti perbaikan jalan umum di Tenggarong Seberang dan larangan kendaraan batubara lewat jalan umum.

Bahkan Suhari dan Kapolsek Tenggarong Seberang AKP Supriyadi membubuhkan tanda tangan di atas kertas bermaterai.

Unsur Muspika pun membentuk satgas gabungan yang berjaga-jaga di simpang Patung Lembuswana.

"Kami sudah melakukan pengecekan tiga kali ke lokasi tambang yang diadukan warga, namun saya tidak bisa menyebut itu ilegal atau tidak karena ada pihak yang berwenang, yakni Pemprov," ujarnya.

Soal jalan rusak, Suhari meminta Dinas PU segera memperbaikinya. Pasalnya, jalanan menjadi licin dan becek saat musim hujan dan menjadi berdebu saat musim kemarau. (TRIBUNNEWS.co)

Editor: Ernawati
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help