Home »

News

» Jakarta

Berita Jakarta

Dinilai Fatal! Tindakan Menteri Yasonna yang Tak Lapor Presiden Jokowi soal UU MD3

Sepenting dan segawat itu, bisa mengancam elektabilitas Presiden sekaligus mengancam demokrasi, Kok enggak sampai ke Presiden?

Dinilai Fatal! Tindakan Menteri Yasonna yang Tak Lapor Presiden Jokowi soal UU MD3
kompas.com
Menkumham Yasonna Laoly meminta Sipir Baru Dapat menjadi Mata telinga Yang mengawasi Sipir Nakal, hal tersebut disampaikannya lantaran dirinya kerap mendapatkan informasi adanya sipir nakal di lembaga permasyrakatan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Pengamat politik dari LIMA, Ray Rangkuti mengkritik kinerja Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang tidak melaporkan dinamika pembahasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) kepada Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, Yasonna telah melakukan kesalahan fatal.

"Sepenting dan segawat itu, bisa mengancam elektabilitas Presiden sekaligus mengancam demokrasi, Kok enggak sampai ke Presiden? Pecat saja itu menterinya. Kita ingatkan, pecat itu Pak Yasonna," ujar Ray, saat dijumpai di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2018).

Baca: Staf Admin Universitas Palangkaraya Gantung Diri, Ternyata Dia Sosok Ayah yang Akrab dengan Putrinya

Ray mengatakan, publik sebenarnya tak mau tahu apakah Presiden Jokowi mendapatkan laporan atau tidak selama pembahasan UU MD3.

Kenyataannya, undang-undang itu saat ini sudah disahkan dan tidak ada nota keberatan atau bentuk ketidaksetujuan dari pemerintah atas pasal-pasal dalam UU itu selama proses pembahasan.

Menurut dia, hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah menyetujui seluruh revisi pasal yang ada dalam UU MD3, termasuk tiga pasal yang menuai kontroversi di publik.

Baca: Tak Jera-jera, Usia Setengah Abad, Kakek Ini Masih Saja di Dunia Hitam, Terkhir Berlumuran Darah

Dengan demikian, keengganan Presiden Jokowi menandatangani lembar pengesahan UU MD3, lanjut Ray, dapat dipersepsikan hanya sebagai respons atas reaksi publik yang menolak undang-undang tersebut.

"Bahwa sekarang kemungkinan itu (UU MD3) tak ditandatangani oleh Presiden, itu lebih kepada karena reaksi publiknya. Bukan karena itu cara berpikir Presiden. Sikap itu bagus secara politik bagi dirinya sendiri, namun secara hukum, sebenarnya sama saja," lanjut Ray.

Halaman
123
Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help