Berita Regional

Tolak Gugatan, Hakim Tegaskan Non-Pribumi Tak Boleh Punya Tanah di Jogja, Ini Alasannya

Gugatan Surat Instruksi Wagub DIY Nomor 898/I/A/1975 tentang larangan kepemilikan hak atas tanah bagi warga non pribumi

Tolak Gugatan, Hakim Tegaskan Non-Pribumi Tak Boleh Punya Tanah di Jogja, Ini Alasannya
(KOMPAS.com / Wijaya Kusuma)
Pengadilan Negeri (PN) Kota Yogyakarta(KOMPAS.com / Wijaya Kusuma) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, YOGYAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan NegeriYogyakarta menolak gugatan atas Surat Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor 898/I/A/1975 tentang larangan kepemilikan hak atas tanah bagi warga non-pribumi di DIY.

Putusan ini dibacakan majelis hakim yang diketuai oleh Cokro Hendro Mukti dengan hakim anggota Nuryanto dan Sri Harsiwi dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta pada Selasa (20/2/2018).

"Iya benar, hasil sidang kemarin seluruh permohonan penggugat ditolak," ujar Humas PN Kota Yogyakarta Sari Sudarmi saat ditemui, Kamis (22/2/2018).

Dalam persidangan, seluruh permohonan penggugat ditolak karena kebijakan yang dituangkan dalam Instruksi Wakil Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/1975 tanggal 5 Maret 1975.

Baca: Head to Head dan Prediksi Skor Arsenal vs Ostersunds FK Malam Ini - Turunkan Pemain Pelapis?

Menurut pendapat majelis hakim, berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, kebijakan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena bertujuan melindungi kepentingan umum yakni masyarakat ekonomi lemah.

Hal ini terkait pula dengan Keistimewaan DIY yang secara tegas memberikan kewenangan istimewa di bidang pertanahan serta menjaga kebudayaan khususnya keberadaan Kasultanan Ngayogyakarta dan juga menjaga keseimbangan pembangunan dalam rangka pengembangan perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang.

"Kalau gugatannya tertanggal 7 September 2017. Didaftarkan di pengadilan negeri Kota Yogyakarta pada 7 September 2017," ucapnya.

Baca: Terungkap! Ini Pertimbangan Martapura FC Merekrut Hartono Ruslan sebagai Pelatih

Sementara itu, Handoko, si penggugat, menyampaikan akan mengambil langkah banding yang akan diajukan 14 hari setelah putusan sidang kemarin.

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help