Bumi Selidah

Dispersip Batola Luncurkan Kartu e-Perpus

Sesuai Undang-Undang/43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang/43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Dispersip Batola Luncurkan Kartu e-Perpus
baritokualakab.go.id
Upacara Gabungan di halaman Kantor Bupati Batola, Kamis. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip) terus melakukan pembenahan di bidang pengelolan perpustakaan dan kearsipan.

Sesuai Undang-Undang/43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang/43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Dispersip Batola berupaya menyempurnakan pengelolaan terhadap kedua bidang ini.

Demikian diutarakan Kadispersip Batola, Hj Harliani SIP MSi, saat menjadi Pembina Upacara Gabungan di halaman Kantor Bupati Batola.

“Langkah yang kami lakukan ini dalam rangka menyikapi pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini,” katanya di hadapan peserta upacara, termasuk Wakil Bupati (Wabup) H Rahmadian Noor dan Sekda Supriyono.

Untuk Bidang Perpustakaan, kadispersip yang akrap disapa bu Harli itu menuturkan, selain melaksanakan tugas rutin dalam rangka meningkatkan minat baca seperti pembinaan perpustakaan dan sosialisasi baik di ibukota kabupaten hingga perdesaan juga melakukan kegiatan-kegiatan lainnya.

Menyikapi pesatnya kemajuan, isteri Kepala Bapegdiklat Batola H Hardian Noor itu menerangkan, Dispersip Batola telah meluncurkan kartu perpustakaan elektronik (e-Perpus).

“8 Januari 2018 lalu kami meluncurkan kartu perpustakaan itu. Sekarang masyarakat bisa mengakses buku-buku melalui komputer dengan aplikasi yang ada,” katanya seraya mengajak peserta apel menjadi anggota.

Selain kartu, Dispersip Batola merencanakan akan meluncurkan perpustakaan elektronik. “Mudah-mudahan ini akan dapat terialisasi,” katanya sembari menyebut saat ini baru ada 2 daerah di Kalsel yang sudah menerapkan perpustakaan on line yakni Kota Banjarmasin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Untuk Bidang Kearsipan, mantan Camat Rantau Badauh itu, menerangkan pihaknya melaksanakan kegiatan kearsipan baik SKPD kabupaten maupun kecamatan melalui kerjasama dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Melalui Koordinasi ini diharapkan paling tidak nantinya bisa diterapkan satu desa satu perpustakaan.(aol/*)

Penulis: A Mas Ramadhani
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help