Bumi Sanggam

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balangan Terus Lakukan Akselerasi

Hal ini tercermin dari Rapat Kerja PPID Kabupaten Balangan dengan agenda Penyusunan Daftar Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balangan Terus Lakukan Akselerasi
Istimewa
Rapat Kerja PPID Kabupaten Balangan dengan agenda Penyusunan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan bertempat di Aula Benteng Tundakan, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, kemarin Selasa (27/2/2018).‬ 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PARINGIN - Setelah mencapai progres berupa Daftar Informasi Publik (DIP) yang bersifat terbuka, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Balangan terus melakukan akselerasi.‬

‪Hal ini tercermin dari Rapat Kerja PPID Kabupaten Balangan dengan agenda Penyusunan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan bertempat di Aula Benteng Tundakan, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, kemarin Selasa (27/2/2018).‬

‪"Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 14 Tahun 2008," ujar Sudiharto, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan sekaligus PPID Utama Kabupaten Balangan.‬

‪Sudiharto menambahkan, untuk daftar informasi publik yang dikecualikan memerlukan pertimbangan khusus dalam penyusunannya, karena di tiap badan publik dalam hal ini SKPD standarnya berbeda beda antara satu dengan yang lainnya.‬

Rapat Kerja PPID Kabupaten Balangan dengan agenda Penyusunan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan bertempat di Aula Benteng Tundakan, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, Selasa (27/2/2018).?
Rapat Kerja PPID Kabupaten Balangan dengan agenda Penyusunan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan bertempat di Aula Benteng Tundakan, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, Selasa (27/2/2018).? (Istimewa)

‪“Kami dari tim sekretariat PPID Utama telah menyusun sebanyak 152 item yang masih berbentuk Draf Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan. Silakan PPID Pembantu di SKPD menelaah, mengkaji, mempelajari kalau ada item yang belum dimasukkan, dengan catatan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya akan dilakukan Uji Konsekuensi sebelum difinalisasikan kedalam bentuk Surat Keputusan atau Peraturan Bupati Balangan‬," jelasnya.

‪Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan, Gunawan mengatakan di era sekarang ini keterbukaan informasi khususnya dari pemerintah ke masyarakat sangatlah diperlukan, namun tak jarang informasi yang diberikan tersebut disalahgunakan.‬

‪"Oleh karena itu rapat kerja ini diselenggarakan sebagai upaya membentengi SKPD pemberi informasi sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008," terangnya.‬

‪Gunawan mengakui, perjalanan PPID Kabupaten Balangan ini sempat stagnan setelah dibentuk beberapa tahun yang lalu. Apalagi jika dilihat dari tahun keluarnya Undang-Undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, tentu bisa dikatakan terlambat.‬

‪“Karenanya sejak pertengahan tahun 2017 lalu hingga saat ini, eksistensi PPID Kabupaten Balangan terus ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan tersebut," pungkasnya.‬

‪Selanjutnya Daftar Informasi Publik (DIP) yang Dikecualikan tersebut dapat menjadi pedoman bagi PPID dalam mengklasifiksikan informasi yang diminta oleh pemohon apakah bersifat tertutup atau boleh dibuka.‬

‪Dalam rapat kerja tersebut juga dibahas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait mekanisme pelayanan informasi ke masyarakat kedepannya.

Diharapkan dengan terselengaranya pelayanan informasi publik di seluruh SKPD melalui PPID Pembantu dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Pastisipasi masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih,transparan dan akuntabel.(*/aol)

Penulis: Elhami
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved