Berita Banjarmasin

Dinas Peternakan Banjarmasin Tetap Pungut Pajak Walet Meski Sebentar Lagi Dilarang Mendagri

Pendapatan asli daerah (PAD) dari sarang burung walet sebesar Rp 1 miliar per tahun kini akan hilang seiring dengan rencana

Dinas Peternakan Banjarmasin Tetap Pungut Pajak Walet Meski Sebentar Lagi Dilarang Mendagri
Banjarmasinpost.co.id/Edi Nugroho
Lauhem Mahfuzi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pendapatan asli daerah (PAD) dari sarang burung walet sebesar Rp 1 miliar per tahun kini akan hilang seiring dengan rencana hadirnya peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang baru tentang walet.

Di sisi lain, penangkaran burung walet itu menimbulkan dampak limbah lingkungan dami kebisingan.

"Ini masih kita komunikasikan dengan para pengusaha walet agar ada kontribusinya meski tak bisa dipungut lagi PADnya. Sekitar Rp 1 Miliar, kita tak lagi mendapatkan PAD dari sarang burung walet dengan rencana lahirnya peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tersebut," kata Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hermansyah, Senin (5/3/2018).

Menurut Hermansyah, pasca tak bisa dipungutnya sarang burung walet ini diharapkan Pemko tetap bisa memungut secara sukarela atau seperti apa formulanya. Sebab, dampak kebisingan dan limbah dari burung walet itu yang merasakan itu warga kota Banjarmasin.

Baca: Jadwal Siaran Langsung RCTI Crystal Palace Vs Manchester United (MU) Liga Inggris Pekan 29

Ditambahkan Hermansyah, sarang burung walet itu faktanya banyak bertebaran di Kota Banjarmasin dan jumlahnya cukup banyak.

Para pengusaha walet akan tetap diminta kontribusinya, namun tetap tidak melanggar Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan

"Bisa juga sumbangan sukarela dari pengusaha walet. Walet itu menimbulkan kebisingan, kotor dan bau. Masak tak ada kontribusinya bagi Kota Banjarmasin," katanya.

Menurut Hermansyah, harus ada kontribusi sebagai kompensasi keberadaan sarang burung walet yang menimbulkan dampak lingkungan. Jadi nant akan ditanya kesanggupan para pengusaha walet untuk memberikan kontribusi ke Kota Banjarmasin.

Baca: 16 PSK dan Mucikari Ini Kembali Beraksi Puaskan Lelaki Hidung Belang, Alasan Modal Usaha Habis

"Nanti kontribusi dana dari pengusaha walet yang tak melanggar Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuanganitu untuk mengantisipasi bau dan kotoran akibat sarang burung walet," katanya.

Ditambahkanya, tak mungkin para pengusaha walet melakukan perawatan lingkungan untuk sekitar kawasan penangkaran walet. Selama ini yang melakukan perawatan kebersihan itu dari dinas kebersihan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin Ir Lauhem Mahfuzi MAP, saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya beberapa waktu lalu menghadiri rapat APEKSI di Balikpapan bersama Wali Kota Ibnu Sina.

"Dalam rapat tesebut dibahas rencana lahirnya peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan yang baru yang melarang daerah memungut walet dan HO. Tapi sampai sekarang kami belum menerima suratnya. Pajak walet tetap kami pungut dan kami setorkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah," katanya.

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help