BFocus Economic

Pemilik Rekening Rp 1 Miliar Jadi Sasaran Diintip Direktorat Jenderal Pajak

Setiap tahun, lembaga keuangan seperti perbankan wajib melaporkan informasi keuangan para nasabahnya.

Pemilik Rekening Rp 1 Miliar Jadi Sasaran Diintip Direktorat Jenderal Pajak
kontan
pajak 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Melalui Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 terkait Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin mudah dan cepat dalam mengakses data keuangan di lembaga keuangan.

Untuk kepentingan pemeriksaan atau penagihan, DJP bisa mengakses data-data rekening keungan wajib pajak (WP) di lembaga-lembaga jasa keuangan.

Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari implementasi pelaksanaan automatic exchange of information (AEoI) atau pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan pajak.

Dalam UU ini, diatur dua mekanisme DJP mendapatkan informasi keuangan WP di lembaga keuangan yaitu melalui informasi yang dilaporkan oleh lembaga keuangan dan melalui permintaan dari pihak DJP.

Setiap tahun, lembaga keuangan seperti perbankan wajib melaporkan informasi keuangan para nasabahnya. Pelaporan ini berlaku untuk setiap WP yang memiliki aset keuangan di dalam negeri dengan total minimal Rp 1 miliar. 

Lembaga keuangan yang memiliki kantor pusat di Jakarta mendaftarkan lembaganya langsung ke Kantor Pusat DJP, sedangkan lembaga keuangan yang berkantor pusat di daerah bisa mendaftarkan lembaganya lewat Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Dijelaskan Kepala Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Kalselteng Adriana Hermawati Koraag, dalam laporan rutin ini, berisi data identitas lengkap WP pemilik rekening, nomor rekening dan data saldo rekening akhir tahun kalender.

Pendaftaran lembaga keuangan sebagai lembaga yang wajib lapor sesuai peraturan ini dibatasi maksimal pada akhir Februari 2018. Sedangkan untuk batas waktu pelaporan data yang dimaksud untuk lembaga keuangan perbankan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maksimal 1 Agustus 2018. "Lembaga keuangan perbankan bisa melaporkan secara elektronik melalui OJK, nanti dari OJK diteruskan ke DJP," kata Adriana.

Berita selengkapnya baca B-Focus Economic di Banjarmasin Post edisi Selasa (6/3/2018). (*)

Editor: Anjar Wulandari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved