(Tak) Ada Empati bagi Pelaku Korupsi

ENTAH apa maksud Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto ini. Katanya, pejabat yang terindikasi korupsi bisa lolos dari jerat

(Tak) Ada Empati bagi Pelaku Korupsi
BPost Cetak
Ilustrasi 

ENTAH apa maksud Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto ini. Katanya, pejabat yang terindikasi korupsi bisa lolos dari jerat hukum asal mengembalikan uang yang dikorupsi. Suara tidak sedap itu disampaikannya saat acara nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri, akhir pekan tadi.

Kabarnya, nota kesempahaman itu terkait penanganan aduan korupsi di daerah. Dan, memang, seperti kita ketahui dalam sebulan terakhir ini, sejumlah pejabat di berbagai daerah ditangkap oleh KPK karena terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Sebut saja yang terakhir, calon gubernur Sulawesi Tenggara bersama puteranya yang Wali Kota Kendari diamankan karena perbuatan ‘tidak pantas’ tersebut.

Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai “komandan” para pejabat di daerah pun menjadi risau gubernur, bupati dan wali kota terjaring OTT KPK. Bisa jadi, atas dasar itu pula Tjahjo perlu membuat nota kesepahamanan dengan Polri terkait pengaduan dalam penanganan korupsi dengan Polri.

Hanya saja, menjadi tidak elok apa yang disampaikan Kabareskrim yang entah tanpa berpikir jernih menyatakan bahwa pejabat yang terindikasi korupsi bisa terbebas dari kasus yang menjeratnya asalkan mengembalikan uang yang dijarahnya secara tidak benar. Yang menggelitik kita, Kabareskrim berdalih bahwa biaya penyidikan hingga penuntutan kasus korupsi lumayan besar, tidak sebanding dengan uang yang dijarah pelaku (pejabat)nya. Dicontohkan Kabareskrim, jika uang yang dikorupsi hanya Rp 100 juta, sementara biaya penyidikan mencapai Rp 200 juta, sehingga negara malah merugi.

Jadi, jujur harus kita katakan apa yang disampaikan Kabareskrim jelas sangat tidak tepat. Terlebih dia seorang penegak hukum jenderal bintang tiga –yang tentunya mengusai bab-demi bab dan pasal demi pasal aturan hukum yang ada di negeri ini. Kita semua tahu dogma bagi seorang penegak hukum adalah tidak mengenal kata kompromi terhadap setiap tindak kejahatan, apapun bentuknya. Juru bicara Mabes Polri buru-buru mengklarifikasi bahwa apa yang disuarakan Komjen Ari Dono hanyalah pendapat pribadi. Tidak salah kalau kemudian, public trust terhadap lembaga penegak hukum seperti Polri atau kejaksaan masih sangat rendah. Sejauh ini, publik masih lebih memercayakan penanganan tindak kejahatan seperti korupsi kepada KPK. Yang jelas, sampai saat ini tak ada satu pun aturan (hukum) yang mengatur penghapusan pidana jika adanya pengembalian uang hasil kejahatan (korupsi).

Dan, ini seharusnya menjadi pedoman lembaga-lembaga penegak hukum yang melihat suatu kejahatan bukan didasari dari sebuah empati tapi dari perbuatan (jahat) yang telah dilakukan baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Harus dicamkan bahwa negara ini berlandaskan hukum, bukan belas kasihan atau empati! (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved