B Focus Economic

Ini Data-data Wajib Pajak yang Harus Dilaporkan Lembaga Keuangan ke DJP

Dijelaskan Kepala Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Kalselteng

Ini Data-data Wajib Pajak yang Harus Dilaporkan Lembaga Keuangan ke DJP
BPost Cetak
bfocus

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dijelaskan Kepala Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Kalselteng Adriana Hermawati Koraag, dalam laporan rutin ini, berisi data identitas lengkap WP pemilik rekening, nomor rekening dan data saldo rekening akhir tahun kalender.

Pendaftaran lembaga keuangan sebagai lembaga yang wajib lapor sesuai peraturan ini dibatasi maksimal pada akhir Februari 2018.

Sedangkan untuk batas waktu pelaporan data yang dimaksud untuk lembaga keuangan perbankan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maksimal 1 Agustus 2018.

Baca: Wow, Setelah Enam Inovasi, Warga Mantimin Ini Ingin Buat Mobil Hybrid dan Drone dari Alat Bekas

"Lembaga keuangan perbankan bisa melaporkan secara elektronik melalui OJK, nanti dari OJK diteruskan ke DJP," kata Adriana.

Untuk lembaga keuangan lainnya bisa melaporkan secara elektronik atau tidak secara elektronik langsung ke DJP paling lambat 30 April 2018.

Baca: Lihat Deh Aksi Driver Ojek Online di Kalsel ini Saat Berkendara, Bikin Warga Terheran-heran

Pelaporan ini berlaku untuk setiap WP yang memiliki aset keuangan di dalam negeri dengan total minimal Rp 1 miliar.

Pelaporan rutin oleh lembaga keuangan ini juga berlaku bagi lembaga keuangan di luar negeri yang memiliki klien warga negara Indonesia.

Namun untuk aset perorangan WP Indonesia di luar negeri tidak ada batasan minimal aset nasabah yang wajib dilaporkan.

Baca: Rumah Hello Kitty Pedangdut Ini Dikunjungi Kru Televisi

"Jadi kalau di luar negeri berapa pun aset nasabah WP wajib dilaporkan. Sedang untuk entitas dengan nilai minimal 250 ribu dolar AS," jelasnya.

Cara kedua akses data keuangan oleh DJP dapat dilakukan sesuai permintaan.

Namun melalui cara ini hanya dapat dilakukan oleh Kepala Kantor DJP dan pejabat eselon dua.

Melalui cara ini, data yang dapat ditelusuri pun lebih lengkap.

Selain data yang dilaporkan secara rutin, DJP bisa mendapatkan akses data sesuai keperluan pemeriksaan dan penagihan seperti perubahan rekening per bulan, histori rekening WP dan yang lainnya.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved