B Focus Economic

UU Ini Mengatur Kemudahan DJP Mengakses Data Keuangan WP, Begini Mekanismenya

Melalui Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 terkait Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan

UU Ini Mengatur Kemudahan DJP Mengakses Data Keuangan WP, Begini Mekanismenya
BPost Cetak

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Melalui Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 terkait Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) semakin mudah dan cepat dalam mengakses data keuangan di lembaga keuangan.

Untuk kepentingan pemeriksaan atau penagihan, DJP bisa mengakses data-data rekening keuangan wajib pajak (WP) di lembaga-lembaga jasa keuangan.

Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari implementasi pelaksanaan automatic exchange of information (AEoI) atau pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan pajak.

Baca: Lihat Deh Aksi Driver Ojek Online di Kalsel ini Saat Berkendara, Bikin Warga Terheran-heran

Baca: Rumah Hello Kitty Pedangdut Ini Dikunjungi Kru Televisi

Baca: Memalukan! Menteri Susi Tegur Wali Kota Cantik Ini Terkait Danau Kotor yang Dibiarkan di Tangsel

Dalam UU ini, diatur dua mekanisme, DJP mendapatkan informasi keuangan WP di lembaga keuangan yaitu melalui informasi yang dilaporkan oleh lembaga keuangan dan melalui permintaan dari pihak DJP.

Setiap tahun, lembaga keuangan seperti perbankan wajib melaporkan informasi keuangan para nasabahnya.

Lembaga keuangan yang memiliki kantor pusat di Jakarta mendaftarkan lembaganya langsung ke Kantor Pusat DJP, sedangkan lembaga keuangan yang berkantor pusat di daerah bisa mendaftarkan lembaganya lewat Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved