Berita Banjarmasin

Ombudsman Kalsel Puji Pelayanan Publik Kota Balikpapan, Ternyata Ini Penyebabnya

Ombudsman RI menyelenggarakan pendampingan kepatuhan pelayanan publik 2018 untuk wilayah regional Kalimantan.

Ombudsman Kalsel Puji Pelayanan Publik Kota Balikpapan, Ternyata Ini Penyebabnya
BANJARMASINPOST.co.id/helriansyah
Kepala Ombudsman RI perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bertempat di Hotel Mercure Banjarmasin, Kamis, (8/3/2018) Ombudsman RI menyelenggarakan pendampingan kepatuhan pelayanan publik 2018 untuk wilayah regional Kalimantan.

Acara tersebut dihadiri lebih dari 150 peserta dari lima provinsi di Kalimantan. Dimana peserta merupakan utusan dari 43 kabupaten dan kota.

Setiap kabupaten diwakili Dinas PM-PTSP, Biro Organisasi dan Inspektorat.

Melalui rilis yang dikirimkan dari Ombusdman kepada Bpost Online, acara tersebut dibuka oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Noorhalis Majid.

Baca: Kapolresta Banjarmasin Perintah Tembak Bripka SP, Saat Ini Bripka SP Dikejar Polisi Gabungan

Dalam sambutanya disampaikan kalau acara pendampingan itu merupakan pemberian informasi tentang survei kepatuhan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

"Diharapkan semua kabupaten yang akan disurvei mempersiapkan kantornya masing-masing agar pelayanan sesuai UU Pelayanan Publik," ucap Noorhalis Majid.

Dalam acara tersebut, peserta diberikan pendampingan tentang apa saja yang akan dinilai dan apa yang harus disiapkan. Sehingga pada saat dinilai semuanya sudah sesuai sebagaimana mestinya.

Turut berhadir sebagai narasumber ialah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Sayid MN Fadly.

Ia membagikan pengalaman menuju kepatuhan pelayanan publik.

Baca: Klasemen Grup B Turnamen Jenesys 2018 - Timnas U-16 Indonesia Teratas Usai Bantai Filipina 7-1

Kota Balikpapan pada tahun 2017 ditetapkan sebagai kota yang pelayanan publiknya berada pada kepatuhan tinggi.

Dalam paparannya, Sekda Balikpapan mengatakan untuk patuh itu gampang, cukup ada komitmen, maka semuanya akan hijau atau patuh pada standar pelayanan publik.

Setelah pendampingan tersebut, Ombudsman memberikan kesempatan kepada masing-masing kabupaten atau kota mempersiapkan kantornya agar sesuai UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pada sekitar bulan Mei hingga Juli, Ombudsman akan datang penilai, tanpa pemberitahuan. (Banjarmasinpost.co.id/ Isti Rohayanti)

Penulis: Isti Rohayanti
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help