Home »

Kolom

» Spirit

Diacak Acak Bandit

Hampir tak percaya karena OTT biasanya dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Belakangan OTT dilakukan terhadap

Diacak Acak Bandit
Dok BPost
Pramono BS 

Oleh: Pramono BS

KEDENGARANNYA seperti mimpi di siang bolong, Kejaksaan Negeri Semarang melakukan operasi tangkap tangan. Ini dilakukan terhadap Kasubsi Pemeliharaan Data Pertanahan Nasional BPN Semarang, Windari Rochmawati, Senin (5/3) lalu.

Hampir tak percaya karena OTT biasanya dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Belakangan OTT dilakukan terhadap sejumlah kepala daerah dan calon kepala daerah. Tapi kali ini dilakukan oleh Kejaksaan sehingga orang pun tak segera sadar bahwa itu benar-benar terjadi. Ada yang cuek, ada yang apriori karena biasanya Kejaksaan tidak seperti ini. Baru setelah koran-koran daerah memuat beritanya di halaman satu dengan ukuran besar dan Kepala Kejaksaan Negeri Semarang Dwi Samudji menggelar jumpa pers dengan mengungkap sejumlah fakta, orang pun yakin.

Menurut Dwi Samudji, dari OTT itu petugas menyita uang tunai Rp 600 juta yang didapat dari rumah, mobil dan kantor tersangka. Di samping itu disita pula 116 amplop dan satu bendel uang yang belum dihitung. Amplop-amplop itu berisi uang mulai Rp 2 juta sampai Rp 14 juta. Di amplop itu sudah ada nama-nama yang bakal menerima.

Orang berharap dengan terungkapnya kasus ini Badan Pertanahan Negara (BPN) bisa lebih transparan. Selama ini BPN (dulu Kantor Agraria) dikesankan angker. Seperti negara dalam negara saja, mirip dengan Kantor Bea dan Cukai sebelum reformasi.

Sulitnya menembus BPN menyebabkan banyak rakyat yang tidak memiliki sertifikat tanah. Yang sudah ada pun dibiarkan tanpa ganti nama, sehingga pemilik dan nama yang tertera dalam sertifikat berbeda karena masih nama pemilik lama.

Tanah-tanah tanpa sertifikat itu sangat rawan dimanipulasi, tidak sedikit tanah rakyat yang kemudian menjadi milik perusahaan besar. Rakyat tidak bisa menunjukkan bukti sertifikat karena memang tak pernah diberi, sementara perusahaan besar dengan kekuasaannya bisa dengan mudah membalik nama menjadi miliknya.

Kasus sertifikat dobel banyak terjadi tak terkecuali di Kalimantan Selatan ini. Belum lagi sertifikat yang diberikan di tanah bantaran sungai seperti banyak terjadi di Jakarta sehingga penertibannya menjadi sulit.

Inilah yang ingin diberantas oleh Presiden Joko Widodo. Karena itu dia mencanangkan sertifikasi tanah gratis untuk rakyat. Menteri Pertanahan/Kepala BPN Sofyan Jalil mati-matian memenuhi target Presiden. “Kalau gagal saya pecat,” kata Presiden.

Tahun lalu 5 juta sertifikat sudah dibagikan, tahun ini ditargetkan 7 juta dan tahun 2019 sebanyak 9 juta. Bayangkan, bikin satu sertifikat saja bisa bertahun-tahun, biayanya selangit, sekarang bikin jutaan sertifikat dalam tempo singkat. Presiden sudah menyerahkan sejumlah sertifikat saat berkunjung ke daerah.

***

Korupsi di Kantor BPN menunjukkan bahwa mentalitas aparatnya belum berubah. Bayangkan 116 amplop untuk pegawai BPN, artinya sampai ke tukang sapu pun kebagian. Betapa rusaknya negeri ini.

Sekarang tidak ada alasan lagi kekurangan peralatan teknis untuk pengukuran karena semua tersedia, tenaga ahli juga banyak. Rakyat berharap kantor-kantor yang selama ini “tertutup” seperti BPN bisa terbuka terhadap kesulitan rakyat.

Salah satu contoh adalah kantor-kantor terpadu seperti Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang dibentuk untuk mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya berada dalam satu gedung.

Dulu orang pilih nomor kendaraannya kedaluwarsa dari pada berhubungan dengan petugas pelayanan pajak kendaraan yang masih terpisah antara Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dengan Kepolisian. Urusannya begitu panjang, ke kantor polisi lalu ke Dispenda, belum lagi raut wajah petugas yang tidak bersahabat dll. Rasanya seperti berhadapan dengan malaikat saja.

Mau tak mau harus lewat calo yang malang melintang di depan hidung petugas. Tetapi sekarang sudah ada perubahan, rakyat dengan mudah bisa bayar pajak kendaraan bermotor. Yang untung pemerintah juga karena penerimaan pajak kendaraan terus bertambah. Bukan hanya BPN yang harus terbuka, kantor-kantor pelayanan yang lain juga harus lebih arif.

OTT oleh Kejaksaan Negeri Semarang mengingatkan pada kita bahwa kecurangan itu ada di mana-mana. Tidak hanya jual beli jabatan, suap dll, tapi sudah menyebar. Dana desa yang jumlahnya puluhan trilyun (tahun 2017 Rp 60 trilyun) juga sudah menjadi sumber baru bagi para koruptor yang gentayangan ke desa-desa. Negeri ini sudah diacak-acak bandit. Semoga apa yang dilakukan Kejari Semarang jadi contoh di tempat lain. (*)

Tags
Pramono BS
Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help