Berita Banjarmasin

Dinas Perkim Kalsel Sebut Target Indonesia Zero Kawasan Kumuh pada 2019, Mustahil!

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kalsel melakukan identifikasi untuk menata wilayah kumuh

Dinas Perkim Kalsel Sebut Target Indonesia Zero Kawasan Kumuh pada 2019, Mustahil!
Banjarmasinpost.co.id/Nurholis Huda
acara Konfrensi Pers di Bappeda Provinsi Kalsel, Selasa (13/3/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kalsel melakukan identifikasi untuk menata wilayah kumuh di tahun 2018 ini.

Sebagaimana program nasional, pada 2019 mendatang, Indonesia ditarget nol kawasan kumuh alias zero.

Namun, menurut Kepala Disperkim Kalsel, Arifin Noor, sulit untuk merealisasikan nol kumuh tersebut dengan alokasi anggaran yang ada.

"Kami tahun ini diberikan alokasi anggaran sebesar Rp40 miliar. Yang terdiri dari Rp15 miliar untuk perencanaan dan identifikasi wilayah kumuh, sisanya atau Rp25 miliar untuk kegiatan penanganan wilayah kumuh. Tapi kita harus optimis untuk membangun yang kumuh untuk jadi mapan,’’ jelas Ariffin Noor di sela acara Konfrensi Pers di Bappeda Provinsi Kalsel, Selasa (13/3/2018).

Baca: Kronologi Penangkapan Bripka SP, Oknum Polisi yang Larikan Tahanan Narkoba

Mengapa program bebas kumuh tersebut sulit dicapai? Menurut Arifin dikarenakan luasnya wilayah yang termasuk dalam kategori kumuh.

"Sebab begini, di areal keseluruhan yang masih kumuh dan dengan alokasi anggaran yang tadi, baru satu persen bisa dicapai. Tapi, nanti ini juga dibantu oleh kabupaten kota, mereka kami dorong untuk bersama-sama menangani itu," kata dia.

Arifin menjelaskan, berdasarkan kewenangan dan pendataan sementara, lingkungan kumuh ada 34 ribu hektare. Dikatakannya, ada beberapa kriteria yang termasuk kategori kumuh. Yaitu, jalan lingkungan, drainase, sanitasi, ruang bermain, persampahan, dan penerangan jalan.

Baca: Klasemen Grup G Piala AFC 2018, Selasa 13 Maret 2018 - Bali United di Posisi 2, Yangon di Puncak

"Ini yang kita kejar, untuk ditingkatkan. Memang kami provinsi tidak memiliki wilayah. Karena semua wilayah berada di kabupaten kota. Tapi, jika kekumuhan di atas 10 hektare itu bisa kami tangani. Kalau di bawah itu kewenangan kabupaten kota,’’ ujarnya seraya menjelaskan tahun kemarin sudah dilakukan pendataan sementara untuk wilayah kumuh ini.

Arifin mengatakan, sebagaimana keinginan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor kawasan permukiman minimal ada tempat ruang terbuka hijau yang bisa digunakan untuk bermain dan berolahraga.

Dengan adanya tempat ini, lanjut Arifin, maka aktivitas masyarakat lebih dekat dengan keluarga dan dapat dikontrol oleh orang tua. (banjarmasinpost.co.id/huda)

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Murhan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help