Aset Pemko Banjarmasin

Perjanjian Sewa Lahan Tak Libatkan DPRD, Dewan Tak Bisa Lakukan Ini

Dihubungi terpisah, Isnaini, anggota pansus Perda Kekayaaan dan Aset Daerah DPRD Kota Banjarmasin, Selasa (12/3)

Perjanjian Sewa Lahan Tak Libatkan DPRD, Dewan Tak Bisa Lakukan Ini
BPost Cetak
bpost 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dihubungi terpisah, Isnaini, anggota pansus Perda Kekayaaan dan Aset Daerah DPRD Kota Banjarmasin, Selasa (12/3) mengatakan, perjanjian antara pemko dengan pengusaha SPBU Jl Zafri Zam-Zam Teluk Dalam tak melibatkan DPRD, sehingga dewan tak bisa memberikan masukan ke pemko.

"Seharusnya dalam perjanjian sewa aset itu melibatkan dewan sehingga kita bisa memberikan masukan. Selama ini perjanjian sewa lahan itu sepihak saja," ujarnya.

Kata anggota Komisi II DPRD Kota Banjarmasin itu, saat ini dewan akan menggodog perda kekayaaan dan aset daerah, termasuk nanti akan diatur secara jelas aset pemko yang disewa oleh pihak ketiga.

Isnaini mengaku pihaknya sudah berkonsultasi Mendagri soal aset pemko yang disewa pihak ketiga.

Baca: Perempuan Tusuk Ustadz Saat Salat, Begini Kronologinya, Tokoh Nasional Pun Resah dan Angkat Bicara

Baca: Ada Apa Pemerintah Kok Minta Grab, Go-jek, dan Uber Berhenti Rekrut Driver Online, Ini Alasannya

Baca: Kalo Sudah Ada Tempat Ini, Pencinta ML Langsung Menyerbu, Cukup Bawa Modal Beli Snack dan Minum

Mendagri, sebut dia, menyarankan aset tanah pemko yang masih berupa segel sebaiknya ditingkatkan ke sertifikat agar lebih aman di kemudian hari.

"Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga merekomendasikan peningkatan status aset dari segel ke sertifikat," ucapnya.

Dalam waktu dekat, sambung dia, Komisi II akan memanggil Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin untuk dimintai keterangan soal aset-aset pemko yang dikerjasamakan atau disewakan dengan pihak ketiga.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help