Aset Pemko Banjarmasin

Sewa Lahan Harusnya Minimal Rp 200 Juta Per Tahun, Pengusaha SPBU Tawarkan Ini ke Pemko

BADAN Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin sudah berkomunikasi dengan pengusaha SPBU di Jl Zafri Zam-Zam, Teluk Dalam

Sewa Lahan Harusnya Minimal Rp 200 Juta Per Tahun, Pengusaha SPBU Tawarkan Ini ke Pemko
BPost Cetak
bpost 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - BADAN Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin sudah berkomunikasi dengan pengusaha SPBU di Jl Zafri Zam-Zam, Teluk Dalam, terkait sewa lahan pemko yang terlalu murah untuk lahan SPBU.

"Dulu awal sewa lahan tanah milik Pemko untuk SPBU cuma Rp 5 juta, dan sudah dievaluasi menjadi Rp 50 juta per tahun," kata Subhan Noor Yaumil, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin.

Menurut dia, pihaknya sudah menurunkan tim penilai atau jasa appraisal tanah untuk lahan SPBU tersebut, dan hasilnya tanah itu disewakan minimal Rp 200 juta lebih per tahun.

Baca: Perempuan Tusuk Ustadz Saat Salat, Begini Kronologinya, Tokoh Nasional Pun Resah dan Angkat Bicara

Hasil jasa appraisal tanah itu pun sudah disampaikan kepada pengusaha SPBU.

"Pengusaha SPBU keberatan dengan harga sewa lahan menjadi Rp 200 juta per tahun dan mereka memberikan opsi membeli lahan tersebut," ujarnya.

Soal pembalian lahan oleh pihak ketiga, jelas Subhan, prosesnya harus melalui rapat tim dan dirapatkan oleh Wali Kota Banjarmasin.

Baca: Ada Apa Pemerintah Kok Minta Grab, Go-jek, dan Uber Berhenti Rekrut Driver Online, Ini Alasannya

Terlebih, sebut dia, lahan SPBU Jafri Zam-Zam Teluk Dalam berada di jalur hijau.

Jelasnya Subhan berujar, "Kalau pelepasan jalur hijau kepada pihak swasta, harus melalui mekanisme yang berlaku."

Baca: Kalo Sudah Ada Tempat Ini, Pencinta ML Langsung Menyerbu, Cukup Bawa Modal Beli Snack dan Minum

Menurut dia, saat ini ada sejumlah aset milik Pemko yang dikerjasamakan atau disewakan ke pihak ketiga seperti tanah untuk lahan SPBU di Jl Zafri Zam-zam Teluk Dalam (dibayar sewa per tahun), Mitra Plaza, status Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) berakhir 2018, Bangunan Banjarmasin Banjarmasin Trade Center (BTC) berakhir 2032, status HGB di atas HPL.

Selanjutnya, lanjut dia, Hotel Nasa, status HGB di atas HPL dan berakhir 2030, Pasar Sentra Antasari status HGB di atas HPL dengan jangka kontrak perjanjian 30 tahun, dan Ruko-ruko di kawasan Kayu Tangi di samping Ana Minimarket, statusnya juga
HGB di atas HPL.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help