Menunggu Ketegasan Pemko

Bambang Yanto, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Banjarmasin meminta pemko tinjau ulang harga sewa aset pemko tersebut.

Menunggu Ketegasan Pemko
BPost Cetak
Tajuk Bpost 

PUNYA banyak aset berupa lahan maupun bangunan namun tak memberi banyak keuntungan. Hal inilah yang terjadi di Pemko Banjarmasin. Bahkan yang cukup memprihatinkan. Harga sewa lahan SPBU yang cukup strategis di kawasan Jalan Jafri Zamzam hanya disewakan Rp 50 juta per tahun. Sewa murah ini masih beruntung bisa dinaikan dari sebelumnya hanya Rp 5 juta per tahun.

Angka sewa yang sungguh super murah. Kebijakan pemerintah kota zaman old itu apakah memang tidak mengerti harga sewa lahan atau ada sesuatu.

Bambang Yanto, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Banjarmasin meminta pemko tinjau ulang harga sewa aset pemko tersebut.

Dirinya membandingkan punya tanah di pinggir jalan, sewa untuk rumah makan Rp 100 juta per tahun. Lalu ada apa dengan Pemko Banjarmasin bisa-bisanya menyewakan lahan untuk SPBU begitu murah.

Parahnya lagi, sewa lahan tersebut dilakukan dalam jangka cukup lama. Jelas pemko dirugikan. Bambang pun meminta pemko jangan diam saja soal sewa tanah untuk SPBU. Tinjau ulang harga sewa lahan secepatnya.

Sewa lahan SPBU hanya salah satu contoh kecerobohan pemko. Aset lain harus diselamatkan secepatnya. Apalagi lahan yang disewakan merupakan jalur hijau. Waduh. Apakah tutup mata waktu itu sehingga jelas-jelas bangunan melanggar tata ruang kota malah diizinkan berdiri.

Pemko harus benar-benar mendata dengan cermat aset yang lainnya.

Tengok saja dan mestinya jadi perhatian, Mitra Plaza, status Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) berakhir 2018. Bangunan Banjarmasin Trade Center (BTC) berakhir 2032, status HGB di atas HPL. Selanjutnya, Hotel Nasa, juga status HGB di atas HPL dan berakhir 2030.

Pasar Sentra Antasari status HGB di atas HPL dengan jangka kontrak perjanjian 30 tahun, dan

Ruko-ruko di kawasan Kayu Tangi di samping Ana Minimarket, statusnya juga HGB di atas HPL.

Ketegasan pemko sangat ditunggu untuk membuktikan tidak kalah dengan pengusaha. Tidak hanya tegas dengan warga biasa. Begitu pula dengan masalah pajak yang harus dibayarkan. Bukan negosiasi yang tidak mempunyai arti. Melainkan ketegasan yang dinanti.

Semua pihak sudah semestinya harus mendukung langkah tegas pemko menyelamatkan aset yang tidak menguntungkan. DPRD Banjarmasin sudah siap membantu pemko untuk bisa menyelamatkan lahan pemko. Terpenting pula, pemko juga harus memperkuat administrasi aset dimiliki. Bukan tidak mungkin, bukan hanya dikalahkan masalah namun bisa jadi asetnya pun diambil alih penguasa secara penuh. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved