Kunci Itu Pada Sosialisasi

Pelanggarannya adalah melakukan pungutan liar (pungli) pengurusan sertifikat prona. Nominalnya untuk ukuran daerah cukup besar

Kunci Itu Pada Sosialisasi
BPost Cetak
Tajuk Bpost 

SATUAN tugas penegakkan hukum (Satgas Gakkum) Unit Tipikor Ssat Reskrim Polres Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Tabalong melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada kepala desa di wilayah hukumnya, Selasa (20/3).

Pelanggarannya adalah melakukan pungutan liar (pungli) pengurusan sertifikat prona. Nominalnya untuk ukuran daerah cukup besar, yakni sekitar Rp 35 juta dan Rp 46 juta. Kasus pungli prona ini memang bukan kasus baru di Kalimantan Selatan, namun, lumayan kerap terjadi. Rata-rata korban tidak tahu bahwa pengurusan sertifikat prona itu gratis. Namun patut disayangkan pula, rata-rata pelaku pungutan adalah kepala desa, sekretaris desa atau lurah.

Padahal, sejak 2017 Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sudah memastikan, masyarakat tak perlu mengeluarkan uang serupiah pun untuk guna menyertifikasi tanah miliknya.

Apalagi, Kementerian ATR/BPN sedang diburu target sertifikasi tanah oleh Presiden Joko Widodo. Tak tanggung-tanggung, pada 2017 target sertifikasi tanah adalah 5 juta sertifikat, ditingkatkan menjadi 7 juta sertifikat pada 2018 dan ditarget lebih tinggi lagi pada 2019 yakni 9 juta sertifikat.

Namun, jika dianalisis lebih jauh, ada kekurangan dari program sertifikat gratis prona dari Pemerintahan Jokowi ini. Sosialisasi tidak sepenuhnya sampai ke masyarakat. Akibatnya, banyak yang tidak tahu bikin sertifikat prona itu gratis.

Program apapun, kalau sosialisasinya hanya di level atas, tidak 100 persen sampai kaum akar rumput. Menjadi persoalan kalau ada oknum sengaja memelihara ketidaktahuan masyarakat terkait program gratis pembuatan sertifikat prona. Kalau pada kondisi seperti ini, tugas aparat hukum yang memberantas. Tingkatkan saja gelar operasi tangkap tangan (OTT).

Tapi, tindakan macam ini tentu tidak bisa selamanya. Seberapa kuat petugas Satgas Gakkum melakukan penindakan? Tentu ada batasnya. Jika yang diharapkan targetnya adalah shock therapy, toh tidak sepenuhnya bisa tercapai. Faktanya tetap saja ada kasus pungli.

Contoh lain, segiat apapun polisi mengungkap kasus pencurian, tetap saja ada orang yang mencuri. Demikian pula korupsi, segigih apa pun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindak pelaku korupsi, tetap tidak bisa mengikis habis.

Tindakan represif aparat dalam penegakan hukum ibarat teori pencet balon. Dipencet bagian kiri benjol di kanan. Dipencet kanan, benjol balon lari ke atas dan sebagainya. Artinya, penindakan tegas bakal kecil hasilnya jika tidak dibarengi dengan tindakan prepentif. Dalam kasus pungli pada pembuatan sertifikat tanah prona, sosialisasi adalah kunci untuk menekannya. Memang, ada tindakan pencegahan lain seperti lewat jalur pendidikan. Namun metode ini perlu waktu lama, baru berdampak puluhan tahun mendatang ketika anak-anak yang mendapat informasi sudah beranjak dewasa. Saatnya sosialisasi itu dirancang dengan baik agar tepat sasaran.

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help