Ekonomi dan Bisnis

Utang Luar Negeri RI Rp 4.915 Triliun, Sri Mulyani: Utang Jangan Dijadikan Manuver Politik

enteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar diskusi masalah utang pemerintah tidak dijadikan bahan manuver politik

Utang Luar Negeri RI Rp 4.915 Triliun, Sri Mulyani: Utang Jangan Dijadikan Manuver Politik
KOMPAS IMAGES
Sri Mulyani 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir Januari 2018 meningkat 10,3 persen (yoy) menjadi 357,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.915 triliun (kurs Rp 13.750 per dollar AS).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar diskusi masalah utang pemerintah tidak dijadikan bahan manuver politik yang sifatnya destruktif atau menghancurkan bangsa.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani karena dia menilai perbincangan seputar utang beberapa waktu belakangan sudah luar biasa. Bahkan, menurut dia, sampai menimbulkan kesan seolah-olah Indonesia dalam kondisi krisis.

"Kita perlu mendudukkan masalah agar masyarakat serta elite politik tidak terjangkit histeria dan kekhawatiran berlebihan yang menyebabkan kondisi masyarakat tidak produktif," kata Sri Mulyani melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (23/3/2018).

Baca: Link Live Streaming Indosiar Bali United vs PSMS Medan via Streaming Vidio.com Malam Ini

Baca: Hasil Akhir Arema FC vs Mitra Kukar, Fernando Rodriguez Ortega Borong 2 Gol

Dia menjelaskan, secara keseluruhan APBN atau anggaran pemerintah dengan utang dan instrumen kebijakan pengelolaan keuangan negara di dalamnya masih dalam posisi aman.

Ditambah, tidak semua pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur hanya bersumber dari utang. Ada yang namanya dana transfer ke daerah yang jumlahnya tidak kalah besar, yakni Rp 766,2 triliun pada 2018.

Dari total dana transfer ke daerah itu, ditetapkan 25 persennya sebagai belanja modal yang pemanfaatannya bisa untuk pembangunan proyek infrastruktur.

Dalam membangun infrastruktur, sebut Sri Mulyani, juga tidak seluruhnya merupakan hasil dari belanja modal. Dia menilai, ada yang namanya institusi serta perencanaan yang dalam kategori masuk sebagai belanja barang.

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved