Bagikan 3.360 Sertifikat di Kalsel, Presiden Minta Penerima Mengangkat Sertifikat, Ini Maksudnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan 7 juta sertifikat bidang tanah yang bisa tersertifikasi pada tahun 2018.

Jumlah itu naik dari target di 2017 yang hanya sebanyak 5 juta sertifikat bidang tanah.

Bahkan, Jokowi mengambil ancang-ancang untuk menaikkan kembali target untuk sertifikat tanah di 2019 nanti sebanyak 9 juta bidang tanah.

Orang nomor satu di Republik Indonesia itu, seolah membantah tudingan tokoh nasional Amin Aris yang menuding bahwa pembagian sertifikat tanah selama ini adalah "ngibul".

Baca: Versi Polling Twitter Harusnya Bukan Ayu yang Tersingkir dari 4 Besar, Ternyata Ini Sebabnya

"Lho ini nyata. Program pembagian sertifikat gratis ini merupakan program nyata. Makanya saya mintakan yang mana untuk angkatkan sertifikat tanahnya saat kita berikan," kata Jokowi saat menyerahkan 3.360 sertifikat tanah kepada warga, di GOR Rudy Resnawan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalsel, Senin (26/3).

Meski begitu, presiden tidak menampik ketimpangan kepemilikan tanah yang banyak dikuasai awasta.

Namun, menurutnya permasalahan distribusi itu bukan ketentuan darinya.

Baca: Soemarson Sebut Anies Terancam Kena Sanksi Dinonaktifkan Bila Tak Jalankan Rekomendasi Ombudsman

"Kami juga akan memintakan kepada kementerian ATR. Saya ingin menekankan saja bahwa pembagian sertifikat itu betul-betul benar Jumlahnya ada, dan masyarakat betul-betul menerima. Kenapa saya suruh untuk angkat semuanya, ya, karena yang kita serahkan memang itu, kalau kita ngomong lima juta, ya, lima juta," kata Jokowi didampingi Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

Sertifikat Ini, lanjut presiden, memang menjadi target yang terus ditekankan dan dikejar ke kementerian ATR.

Baca: Ayu Tersingkir, Arman Maulana Sebut Ayu Tetap Jadi Vitamin di Industri Musik Indonesia

"Karena itu jangan sampai ada yang ngomong pembagian sertifikat apa?" ucap presiden.

Menurut Jokowi, idealnya seluruh lahan yang ada yakni bersertifikat.
"Dan, idealnya lagi memang kepemilikan itu betul-betul masyarakat mendapatkan hak yang memang mereka miliki. Tapi kita harus ngomong apa adanya, Memang ada ketimpangan, tapi distribusi itu bukan saya yang tentukan," kata Jokowi.