Malu Korupsi

Tim jaksa KPK menuntut Iwan Rusmali dan Andi Effendi masing-masing 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Malu Korupsi
BPost Cetak
Tajuk Bpost 

SIDANG perkara dugaan suap Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin untuk PDAM Bandarmasih memasuki babak baru. Sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Selasa (27/3), memasuki agenda utama pembacaan tuntutan oleh tim jaksa penuntut umum KPK, M Asri dan Zainal.

Dua terdakwa yang menjalani sidang kemarin, mantan Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Iwan Rusmali dan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyertaan Modal PDAM Bandarmasih DPRD Kota Banjarmasin, Andi Effendi.

Tim jaksa KPK menuntut Iwan Rusmali dan Andi Effendi masing-masing 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan. Khusus untuk Andi Effendi ditambah dengan uang pengganti sebesar Rp 25 juta.

Apakah tuntutan ini terlalu ringan, atau terlalu berat? Tidak bisa ditakar dari jumlah angka tuntutan. Karena tim jaksa KPK tentunya memiliki pertimbangan dan berbagai kajian sebelum membacakan sebuah surat tuntutan.

Begitu pula terhadap vonis yang nantinya dijatuhkan majelis hakim kepada para terdakwa. Tentunya para hakim memiliki pertimbangan berdasarkan rasa keadilan dan keyakinan yang mereka miliki.

Namun, satu hal terpenting bisa dipetik dari kasus ini bahwa praktik suap, korupsi, gratifikasi, makin menggurita di hampir seluruh belahan bumi pertiwi.

Gencarnya operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, baik di pusat maupun di daerah, seakan menjadi sinyal parahnya praktik korupsi di negeri ini.

Praktik korupsi, suap, gratifikasi sebenarnya bukanlah barang baru di negeri ini. Jauh sebelum gencarnya OTT KPK sekarang ini, tak sedikit pejabat bahkan sekelas menteri diseret ke meja hijau.

Vonis hukuman pun tak tanggung-tanggung, rata-rata di atas 5 hingga di atas 10 tahun. Namun, itu tak membuat keder para pejabat yang memang bermental KKN alias korupsi, kolusi, nepotisme.

Parahnya lagi, ada pejabat hingga dua kali terseret kasus sama. Kasus pertama sudah menjalani vonis, setelah bebas dan dapat jabatan malah kembali melakukan kejahatan serupa.

Pertanyaannya, apakah hukuman masih dirasa enteng? Ataukah karena penyakit mental korup oknum pejabat di negeri ini yang sudah kronis sehingga putus urat malunya?

Bisa jadi, pertanyaan kedua ini yang lebih dominan. Barangkali, negara sudah seharusnya mengajarkan para pejabat bermental korup itu agar mengerti arti rasa malu. Atau, barangkali para pejabat bermental korup harus ‘dipaksa’ memiliki rasa malu.

Vonis yang disertai pencabutan hak politik dan pemiskinan pelaku korupsi sepertinya perlu untuk diterapkan agar mereka benar-benar tahu arti rasa malu atas buruknya perbuatan korupsi yang menggerogoti negeri ini.

Tak kalah penting, hukuman sedemikian rupa bagi mereka yang korup bukan sekadar memberikan efek jera bagi si pelaku, tapi juga menjadi cambuk peringatan bagi siapa pun yang hendak melakukan praktik KKN, agar berpikir seribu kali sebelum terjerumus. (*)

Editor: BPost Online
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help