Berita Kotabaru

Tiga SKPD Dinilai Langgar Perda Parkir

Tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kotabaru dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan parkir

Tiga SKPD Dinilai Langgar Perda Parkir
banjarmasinpost.co.id/herliansyah
Kepala Bagian Hukum Setda Kotabaru Basuki 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kotabaru dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan parkir di jalan umum maupun di tempat khusus seperti Siringlaut dan Kompleks Pasar Kemakmuran.

Tiga SKPD antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Pasar, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dinilai melanggar perda karena mengerja samakan (memborongkan) pengelolaan parkir kepada pihak kedua.

Sebagaimana ditegaskan dalam perda nomor 03 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dan perda nomor 02 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha.

Pemungutan retribusi parkir tidak boleh diborongkan atau dikerjasamakan pihak kedua.

Baca: Rambut Anak Kedua Nycta Gina dan Rizky Kinos Bikin Gemas Warganet, Ini Sebabnya

"Maka dari itu selama ini pihak SKPD yang sudah mengerjasamakan terkait pemungutan retribusi parkir sudah dicabut," kata Kabag Hukum Sekretariat Daerah Pemkab Kotabaru Basuki kepada banjarmasinpost.co.id, Rabu (28/3/2018).

Selanjutnya, ditambahkan Basuki, terkait pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir, petugas parkir harus ditunjuk atau diberikan tugas oleh masing-masing SKPD.

"Pencabutan pengerjasamaan ini baru-baru saja, baru Maret ini. Khususnya di Disdagsar dan Disbudpar. Kalau di Dishub sudah lama," jelasnya.

Ditambahkan Basuki lagi, pencabutan pengerjasamaan pengelolaan parkir dengan pihak kedua.

Selain mengantisipasi dugaan penyimpangan pendapatan asli daerah (PAD) disektor tersebut.

Halaman
123
Penulis: Herliansyah
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help