Persaingan Tarif Umrah

Dirjen PHU: Tidak Boleh Lagi ada Penjualan Paket Umrah Menggunakan Skema Ponzi

Kata Nizar Ali, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, dari sisi model bisnis ada kewajiban

Dirjen PHU: Tidak Boleh Lagi ada Penjualan Paket Umrah Menggunakan Skema Ponzi
BPost Cetak
bpost

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kata Nizar Ali, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, dari sisi model bisnis ada kewajiban penyelenggara umrah mengelola umrah dengan cara halal atau berbasis syariah.

Ditegaskan dia, tidak boleh lagi ada penjualan paket umrah menggunakan skema ponzi, sistem berjenjang, investasi bodong, dan sejenisnya yang berpotensi merugikan jemaah dan tentunya bertentangan dengan syariah.

Baca: 10 Tradisi Unik Perayaan Paskah di Dunia, Nomor 10 Paling Wow!

Baca: Paskah 2018 - Ini Kumpulan Ucapan Paskah 2018 Paling Populer Dalam Bahasa Indonesia

Baca: Selamat Hari Paskah 2018 - Ini Fakta-fakta Terkait Telur Paskah, Ada Saatnya Tidak Boleh Dimakan

“Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah bukanlah bisnis sebagaimana umumnya. Umrah adalah ibadah. Karenanya, pengelolaan perjalanannya harus benar-benar berbasis syariah,” kata Nizar.

Selain itu, sebut dia, izin menjadi penyelenggara Umrah resmi hanya akan diberikan kepada biro perjalanan wisata yang memiliki kesehatan manajemen dan finansial, tidak pernah tersangkut kasus hukum terkait umrah, taat pajak, dan tersertifikasi.

Secara berkala penyelenggara umrah resmi akan diakreditasi oleh lembaga yang ditunjuk Kemenag.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help